Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi menerima penghargaan penghargaan PWI Awards di puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026).
Dahlan Dahi menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas kontribusinya dalam memperkuat soliditas dan persatuan organisasi profesi wartawan tertua dan pertama di Indonesia yang sempat terpecah menjadi dua kubu.
CEO Tribun Network tersebut hadir langsung menerima penghargaan tersebut.
Mengenakan baju batik lengan panjang, Dahlan Dahi tampak berjejer bersama sejumlah pejabat yang juga menerima penghargaan di atas panggung.
Setelah menerima penghargaan, Dahlan Dahi bersama para penerima penghargaan berfoto bareng beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara puncak HPN 2026.
Setelah menerima penghargaan, Dahlan Dahi mengaku niatnya menyatukan PWI semata-mata didasari ketulusan hati, yang tidak ingin melihat sesama insan pers saling bertengkar.
Baca juga: PWI Awards 2026, Munir Sebut Figur Dahlan Dahi Tulus Ikhlas Rajut Perbedaan Keras Dua Kubu PWI
"PWI ini kan organisasi pers tertua di Indonesia. Saya tidak ingin saat saya pensiun, melihat para wartawan berkonflik tiada ujung," ujar Dahlan Dahi.
"Jadi niat saya murni dari hati, bukan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ini sejarah yang harus dicatat," ucap dia.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir mengatakan pemberian penghargaan kepada Dahlan Dahi ditujukan atas jasa-jasanya menyelesaikan konflik dualisme PWI.
Baca juga: Peran Senyap yang Berdampak Besar, Dahlan Dahi Dinilai Konsisten Dukung Jurnalisme Berkualitas
"Beliau bisa merajut kembali perbedaan-perbedaan keras antara Bang HCB dan Bang Zul," ucap Akhmad Munir.
"PWI yang tadinya mengalami dualisme, alhamdulillah berkat ketelatenan, keikhlasan dan ketulusan mas Dahlan Dahi, akhirnya tercapai kesepakatan untuk digelar Kongres Persatuan PWI 2025," ujar Munir.
Dualisme Pengurus PWI
Dalam rentang waktu 2024-2025 PWI Pusat mengalami dualisme kepengurusan.
Dualisme kepengurusan PWI Pusat tersebut muncul setelah mencuat isu cashback dan komisi yang melibatkan dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Forum Komunikasi Humas BUMN yang diperuntukkan bagi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada awal 2024.
Buntut dari persoalan ini, internal PWI pun bergejolak.
Pada April 2024, Dewan Kehormatan PWI menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun.