TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan akan hadir di rapat perdana Board of Peace.

Hal ini seiring Prabowo yang menerima undangan rapat perdana Dewan Perdamaian itu, yang dijadwalkan akan digelar pada 19 Februari 2026 mendatang.

Baca juga: KSAD Angkat Bicara Soal Rencana Pengiriman Pasukan Board of Peace ke Gaza

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan, saat ini Prabowo masih mempertimbangkan kehadirannya dalam kegiatan tersebut.

"Sebagaimana disampaikan Pak Mensesneg, bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan (kehadiran), masih mempertimbangkan," kata Nabyl, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: KSAD Angkat Bicara Soal Rencana Pengiriman Pasukan Board of Peace ke Gaza

Seperti diketahui, Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat. 

Prabowo hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat peresmian keanggotaan diumumkan.

Momen itu ditandai dengan interaksi langsung antara Prabowo dan Donald Trump. 

Keduanya berjabat tangan di atas panggung utama dengan latar biru bertuliskan “Board of Peace”.

Namun dalam pidato tersebut, Trump tidak secara spesifik menyinggung isu Palestina maupun konflik di Timur Tengah. 

Padahal, isu Palestina kerap menjadi perhatian dalam berbagai forum internasional termasuk Indonesia.

Bahkan sebelum pidato Trump, sejumlah pemimpin dunia sudah memaparkan pembangunan kembali Gaza, Palestina, usai dibombardir oleh Israel, termasuk jaminan keamanan maupun langkah bantuan krisis kemanusiaan yang masih dialami di Gaza.

Dalam pidatonya, Trump hanya menegaskan bahwa Dewan Perdamaian merupakan proyek besar yang menurutnya sangat bisa dilakukan dan akan menjadi forum yang berdampak nyata.

“Ketika kami benar-benar terlibat dalam proyek ini, dan ini adalah proyek yang besar, tapi sangat bisa dilakukan,” kata Trump.

Ia menyebut Amerika Serikat berada di belakang inisiatif tersebut. Namun, Trump tidak menyinggung proyek besar yang akan dilakukan dalam dewan perdamaian yang dibuat AS tersebut.