Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, menganggap wajar kemarahan publik buntut polemik kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba dinonaktifkan.
Hal tersebut disampaikan Edy saat rapat bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewas BPJS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, pada Rabu (11/2/2026).
PBI merupakan sebuah program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat.
Namun, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini, hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut.
Lalu, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutakhiran data, hal ini membuat sejumlah peserta mengeluhkan adanya penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang dinilai terlalu mendadak.
Adapun, penonaktifan itu sebelumnya disebutkan karena banyak peserta BPJS Kesehatan PBI yang mengalami perubahan ekonomi, tetapi masih memegang kartu tersebut. Sehingga perlu untuk dinonaktifkan agar jatah PBI-nya bisa dinikmati orang lain yang lebih membutuhkan.
Namun, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), beberapa waktu lalu mengatakan bahwa sepanjang tahun 2025, 54 juta orang miskin dan pas-pasan dari kalangan Desil 1-5 tidak menerima kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
Sebaliknya, 15 juta orang dari kalangan menengah atas dan kaya justru menerima BPJS PBI.
"Jadi kemarahan publik itu wajar Pak, pemerintah saja enggak sinkron soal data. Saya kutip terakhir dari Mensos ini ya, 54 juta orang miskin tidak menerima PBI, ini Mensos yang ngomong, 15 juta orang mampu menerima PBI."
"Sementara saat ini 11 juta dinonaktifkan. Ini enggak gimana enggak gaduh, Pak?" ujar Edy di hadapan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Selain itu, kata Edy, Menteri Keuangan (Menkeu) juga mengatakan sebanyak 41 persen penerima BPJS Kesehatan PBI tidak layak menerima bantuan dari pemerintah.
Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Proses Panjang UU BPJS Lahir, Minta Pemerintah Segera Reaktivasi PBI
"Semrawutnya data ini menjadi pemicu dan itu ada di hulu, bukan ada di Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya sepakat itu bukan di layanan BPJS Kesehatan, bukan Pak Menteri Kesehatan," ungkapnya.
"Jadi sebetulnya kalau hari ini mau diselesaikan secara utuh, ya BPS (Badan Pusat Statistik), Kemensos (Kementerian Sosial), Kemenkeu, Mendagri (Menteri Dalam Negeri), itu yang tanggung jawab," tegasnya.
Menurut Edy, ketidaksesuaian data-data itulah yang menjadi sumber kegaduhan, bahkan sudah sejak lama tidak pernah selesai.