TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan pengembangan Kampung Haji menjadi bagian dari arsitektur besar kedaulatan ekonomi haji nasional. 

Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memperkuat kehadiran Indonesia secara lebih permanen di Tanah Suci.

Dirinya mengatakan BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. 

"BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global," kata Fadlul melalui keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

BPKH menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar mengelola dana, tetapi juga membangun kedaulatan dan nilai tambah ekonomi haji bagi Indonesia dan seluruh jemaahnya.

Kepala BP BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar praktik perantara, melainkan fondasi kedaulatan ekonomi haji.

"Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara," kata Fadlul.

Ia menekankan bahwa kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasikan ibadah. 

Salah satu contoh konkret adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jemaah Indonesia. 

Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya menjadi domain pengelola eksternal. 

Dengan pendekatan investasi strategis, sebagian nilai itu dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jemaah.

Sejak awal, BPKH Limited dirancang sebagai instrumen investasi langsung di ekosistem haji dan umrah. 

Orientasinya bukan menjadi perantara layanan, melainkan membangun pijakan strategis Indonesia dalam struktur ekonomi haji global.

"Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan pada tahun 2023 adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah," ujar Anggota BP BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini.