Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menganggap pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, tidak ada gunanya.
Sebelumnya, Gibran menyampaikan dukungan terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset melalui akun YouTube pribadinya, Gibran TV.
Sebab, menurut Gibran, hukuman penjara bagi koruptor tidak cukup memberikan efek jera, sehingga perlu dimiskinkan dengan dirampas asetnya.
Gibran juga menyoroti masih kecilnya angka pengembalian aset jika dibandingkan dengan kerugian negara.
Oleh karena itu, Gibran berharap RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan, sehingga bisa menjadi instrumen untuk mengembalikan uang negara.
Namun, menurut Saut, pernyataan Gibran itu sama sekali tidak ada gunanya, apalagi dalam kondisi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini menurun.
"Enggak ada gunanya, useless saja dia ngomong-ngomong kayak gitu. Karena gini loh, kalau lihat itu indeks persepsi korupsi kita turun dari 37 kemudian jadi 34, bicara korupsi itu Anda harus bicara dengan persoalan-persoalan korupsi," tegas Saut, Kamis (19/2/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Undang-undang ini bicara skripta, tertulisnya gimana masih debat, strikta bagaimana benar bisa memenjarakan orang juga masih debat, serta apa bisa meyakinkan," sambungnya.
Saut lantas menyinggung Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang sudah ada sejak lama, tetapi efektivitas dan hasil nyatanya dalam menyita hasil kejahatan juga masih sering dipertanyakan.
"Kita kan punya pengalaman Undang-Undang Pencucian Uang, mandul, enggak ada bicara apa. Tiap tahun itu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) ngelapor tuh, nanti ini ada badan baru, bikin lagi sama gitu," paparnya.
Saut pun menegaskan bahwa persoalan penyelesaian RUU Perampasan Aset ini bukan pada siapa yang berbicara.
Baca juga: Pengamat Klaim Gibran Dukung RUU Perampasan Aset Atas Nama Pribadi Saja, Bukan Demi Negara
Namun, menurutnya, yang menjadi masalah adalah isu perampasan aset ini justru dijadikan gimik, bahkan kerap dijadikan barang jualan yang selalu diangkat setiap kali menjelang kampanye Pemilu.
"Jadi persoalannya adalah ini bukan kita bicara siapa nyanyi apa, kita enggak urusan sama kucing kurap, kucing garong atau apa pokoknya bisa berantas korupsi."
"Tetapi yang menjadi persoalan adalah ini kan jadi gimik gitu loh. Ini jadi barang jualan nih, isu Perampasan Aset ini kan barang jualan, setiap mau kampanye pasti begini kan," tegasnya.