TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, meminta pemerintah mengevaluasi desain kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar memberikan afirmasi nyata bagi masyarakat kurang mampu.

Hal ini disampaikan Sarmuji merespons sorotan publik terhadap alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menuai polemik karena menetap di luar negeri dan menaturalisasi anaknya menjadi warga negara asing.

Sarmuji menegaskan, persoalan LPDP bukan semata pilihan pribadi penerima, melainkan struktur persyaratan yang dinilai memberatkan rakyat kecil.

“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).

Menurut Sarmuji, syarat administrasi seperti skor TOEFL tinggi menjadi penghalang besar bagi mereka yang tidak memiliki privilege ekonomi.

Ia menilai, orang-orang kaya relatif mudah memenuhi syarat tersebut karena mampu mengakses sekolah bagus dan kursus mahal sejak kecil. Hal ini berbeda drastis dengan kondisi masyarakat miskin.

"Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa. Sulit sekali kalau sekolahnya, kuliahnya, sambil jualan pentol, bahkan enggak sempat dia belajar secara intensif," ujar Sarmuji. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyarankan agar seleksi beasiswa lebih mengutamakan potensi akademis untuk mengikuti pembelajaran berat di kampus dunia.

Sementara itu, hambatan bahasa bagi peserta dari keluarga miskin seharusnya dibantu oleh negara melalui program persiapan, bukan dijadikan alat seleksi di awal yang menggugurkan.

"Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja," tegas Sarmuji. 

Selain menyoroti akses masyarakat miskin, Sarmuji juga meminta perhatian khusus bagi alumni pondok pesantren.

Menurutnya, tanpa kebijakan afirmatif, santri yang membagi waktu belajar ilmu agama dan umum akan sulit bersaing memperebutkan beasiswa tersebut.

"Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP," tutur Sarmuji. 

Sarmuji berharap polemik yang terjadi saat ini menjadi momentum perbaikan agar dana abadi pendidikan yang bersumber dari pajak rakyat dapat dirasakan secara adil.

"Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu," imbuhnya. 

Baca juga: Besar Uang Saku LPDP di Inggris Capai Rp43 Juta per Bulan, Suami DS Terancam Sanksi Kembalikan Dana