TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Kompolnas RI M Choirul Anam mengatakan telah berada di Ambon, Maluku pada Selasa (24/2/2026). 

Rencananya, ungkap Anam, Kompolnas akan ke Kota Tual, Maluku pada Rabu (25/2/2026) besok guna memeriksa langsung tempat kejadian perkara (TKP) penganiaayaan yang dilakukan anggota Brimob Bripda Mesias Victoria Sihaya terhadap pelajar berinisial AT (14) yang menyebabkan kematian.

Baca juga: Nasib Bripda Masias Siahaya Buntut Kematian Pelajar di Maluku: Dipecat Tidak Hormat, Dipatsus 4 Hari

Selain itu, kata dia, Kompolnas akan berdialog dengan berbagai elemen di sana untuk memastikan akar masalah peristiwa tersebut.

"Saat ini Kompolnas sedang berada di Maluku, di Ambon. Besok kami akan ke Kota Tual untuk ngecek langsung TKP dan ngecek langsung berbagai kondisi yang ada di sana," kata Anam dalam keterangan video yang diterima pada Selasa (24/2/2026).

Baca juga: Buntut Kasus Bripda Masias, Dankor Brimob Bakal Evaluasi Penanganan Tawuran hingga Balap Liar 

Anam mengatakan Kompolnas telah menemui ayah dan ibu almarhum AT.

Selain itu, kata dia, Kompolnas juga telah bertemu dengan anggota Brimob.

"Kami juga ketemu sama anggota Brimob, kami ketemu sama berbagai elemen masyarakat termasuk elemen masyarakat yang menyaksikan langsung sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri (terhadap Bripda Mesias)," ucapnya.

Anam mengatakan sidang KKEP yang memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias dilakukan akuntabel dan transparan.

Menurutnya hal itu merupakan langkah yang baik dan harus menjadi role model.

"Berikutnya yang enggak kalah penting adalah kalau melihat apa yang terjadi, ya latar belakang apa yang terjadi di peristiwa di Tual itu," kata Anam.

"Saya kira penyelesaiannya tidak cukup oleh kepolisian, tapi harus ada tanggung jawab oleh semua elemen masyarakat, ya termasuk atau khususnya juga oleh Pemda maupun Pemprov," ujarnya.

Ia mengajak semua pihak bahu membahu dengan kepolisian agar problem-problem yang terjadi di masyarakat termasuk reaksi dari kepolisian bisa dikelola dengan baik. 

Karena menurutnya apa yang terjadi di kasus itu itu bukan hanya sekedar dinamika peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Brimob, melainkan juga potret tanggung jawab semua pihak terhadap masyarakat di Maluku khususnya di Tual.

"Oleh karenanya, untuk mencegah keberulangan kembali kasus seperti ini, secara komprehensif harus melibatkan semua pihak dan jadi tanggung jawab semua pihak, khususnya rekan-rekan dan kami harapkan dari Pemda dan Pemprov," kata Anam.

Baca juga: Sanksi PTDH terhadap Bripda Masias Bentuk Tegas Polri Tak Menoleransi Personel Melakukan Kekerasan