Ringkasan Berita:

• Survei tunjuk kepuasan publik capai hampir 80 persen
• Ayip: program politik pemerintah dinilai sudah on the track
• CSIS: eksekusi program besar hadapi tantangan fiskal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai program politik yang dijalankan pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat (on the track).

Penilaian tersebut muncul seiring tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.

"Ini menunjukan bahwa rakyat menilai pemerintah sudah berada di jalan yang tepat atau arah yang jelas," kata Ayip Tayana dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Survei nasional yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 79,9 persen. Rinciannya, 13,0 persen menyatakan sangat puas, 66,9 persen cukup puas, 17,1 persen kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak tahu/tidak menjawab. Angka ini tercatat lebih tinggi dibanding awal pemerintahan sebelumnya.

Ayip menyebut, persepsi positif masyarakat terbentuk karena sejumlah program politik mulai dijalankan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), swasembada beras, cek kesehatan gratis, serta pendidikan yang lebih merata.

Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi agar program benar-benar bermanfaat. Misalnya, MBG harus memperhatikan keberagaman menu dan keamanan pangan. Ia menyinggung adanya kasus keracunan yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat.

Ayip juga menilai Sekolah Rakyat memiliki tujuan baik untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, namun kualitas pengajar, kurikulum, dan fasilitas harus dipastikan melalui evaluasi berkala.

Hal serupa berlaku untuk KDMP yang dinilai memiliki visi tepat, tetapi membutuhkan pengelolaan dengan perspektif bisnis agar tidak kalah saing dengan korporasi maupun usaha rakyat di desa.

“Janji dan program pemerintah sudah berjalan, tetapi kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan tetap perlu pengawasan dan evaluasi ketat agar dampaknya dirasakan seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya.

 
Catatan Survei Indikator Politik Indonesia

Survei Indikator Politik Indonesia pada 15–21 Januari 2026 yang dirilis 8 Februari 2026, menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 79,9 persen.

Kepuasan terutama dipengaruhi oleh pemberantasan korupsi, bantuan sosial, program kerja yang dinilai bagus, kinerja nyata, serta kepemimpinan yang tegas, sementara ketidakpuasan muncul karena bantuan tidak tepat sasaran, bukti kinerja belum nyata, program belum maksimal, ekonomi belum stabil, dan sulitnya lapangan kerja.

Dukungan paling kuat datang dari Generasi Z, dengan tingkat kepuasan perempuan sedikit lebih tinggi, dominan di Jawa dan Madura, sedangkan Jakarta mencatat angka terendah sebesar 53 persen.

Baca juga: PDIP Beberkan Bukti Anggaran Program MBG Diambil dari Dana Pendidikan

 
Analisis CSIS

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melalui Peneliti Senior Departemen Ekonomi, Deni Friawan, menyoroti tantangan eksekusi program besar pemerintahan Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah, rehabilitasi sekolah, koperasi Merah Putih, dan modernisasi pertahanan yang membutuhkan tata kelola efisien.

Alokasi anggaran yang sangat besar, termasuk MBG Rp335 triliun dan energi Rp402,4 triliun, dinilai berpotensi menekan ruang fiskal serta memunculkan risiko crowding out terhadap sektor swasta.

CSIS menekankan, keseimbangan antara ambisi politik dan disiplin fiskal menjadi kunci agar program prioritas benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.