Ringkasan Berita:

• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)  Nanik Sudaryati Deyang kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa sekolah untuk menerima Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Alasan pemberhentian operasional MBG di sekolah diantaranya karena menu yang tidak sesuai dengan selera anak-anak dan berujung MBG tidak habis atau tidak diambil siswa seperti yang terjadi di SMP Telkom Purwokerto
• SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa sekolah untuk menerima Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini merespons adanya penghentian operasional MBG atas permintaan sekolah.

Baca juga: Banyak Keluhan, Kepala BGN Instruksikan Menu dan Kemasan MBG Ramadan Diganti 

Alasan pemberhentian operasional MBG di sekolah diantaranya karena menu yang tidak sesuai dengan selera anak-anak dan berujung MBG tidak habis atau tidak diambil siswa seperti yang terjadi di SMP Telkom Purwokerto.

Mantan wartawan senior ini menjelaskan, sebelum pelaksanaan MBG, SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya.

Jika di tengah pelaksanaan ada permintaan berhenti maka hal itu tidak menjadi persoalan.

"Kalau ada sekolah yg tidak mau menerima, kami BGN tidak memaksa," ujar dia saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/2).

BGN menyadari untuk perbaikan gizi siswa perlu konsistensi.

Pihak terbukanya atas saran dan kritik agar pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan.

Baca juga: Banyak Sekolah Rusak dan Guru Mengeluh, PDIP Sayangkan Dana Pendidikan Tersedot MBG

Dalam keterangan sebelumnya, Nanik menegaskan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh memaksa sekolah agar para siswanya menjadi penerima manfaat MBG.

Pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia kekurangan gizi.

Tapi, penerimaan MBG sifatnya sukarela. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah.

“Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga itu. (*)