TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wacana penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2026 mulai mencuat ke publik. Hal ini merespons proyeksi defisit besar yang dialami BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai angka Rp20 hingga Rp30 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru, Prihati Pujowaskito atau dr. Pujo, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk menaikkan iuran secara umum.

Namun, ia mengungkapkan adanya rencana penyesuaian yang akan difokuskan terlebih dahulu bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Yang direncanakan memang akan dinaikkan adalah PBI. Tetapi semuanya belum berjalan, kami masih menunggu keputusan kolaboratif," ujar dr. Pujo saat ditemui di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ditentukan Presiden Prabowo 

Menurut dr. Pujo, meskipun wacana penyesuaian iuran sudah dibahas lintas kementerian dan lembaga, kebijakan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya belum mendengar (arahan Presiden), tapi pasti akan ada keputusan dari Pak Presiden," tuturnya.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Bakal Pilih Naikkan Harga BBM atau Subsidi Membengkak?

Berdampak ke Peserta Mandiri

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menegaskan, bahwa penyesuaian iuran JKN merupakan langkah krusial demi menjaga napas operasional rumah sakit.

Pasalnya, tanpa penyesuaian, keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan dapat melumpuhkan layanan medis di berbagai daerah.

"Jika kondisi ini terus berulang, dampaknya adalah penundaan pembayaran klaim ke rumah sakit.  Dan rumah sakit akan mengalami kesulitan operasional yang serius," ungkap Budi Gunadi.

Di tengah rencana ini, Menkes memberikan jaminan bagi warga kurang mampu.

Masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) desil 1–5 dipastikan tidak perlu cemas. 

Iuran mereka akan tetap ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui skema subsidi APBN.

Namun, kabar berbeda menyasar kelompok peserta mandiri menengah ke atas.

Mereka diprediksi menjadi pihak yang terdampak langsung oleh penyesuaian premi ini guna menyokong prinsip subsidi silang.

Langkah ini diambil untuk menutup lubang defisit yang semakin lebar.

Sebagai gambaran urgensi situasi, pemerintah bahkan telah mengucurkan dana talangan sebesar Rp20 triliun pada tahun ini.

Suntikan dana tersebut dilakukan semata-mata agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas tidak terhenti dan tetap berjalan normal di tengah tekanan finansial BPJS.