TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Roz, menilai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kepolisian adalah budaya masyarakat.

Menurut Syafuan, jika budaya hukum masyarakat tinggi, maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat ke pihak kepolisian.

Hal ini disampaikan Syafuan dalam acara Speakup Kamtibmas antara Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) bersama BRIN bertajuk 'Eksistensi Polri dalam Menjaga Kamtibmas di bulan Ramadan'.

Menurut Syafuan, data tren tingkat kepercayaan publik terhadap polisi di dunia masih dipegang oleh negara Belanda dengan urutan pertama sebagai negara yang minim kriminalitas.

Hal tersebut tidak terlepas dari budaya masyarakat di Belanda.

"Belanda menerapkan sistem restorative justice yang itu menjadi mitigasi awal dalam kehidupan sosial masyarakat lokal disana. Sebelum ke arah penegakan hukum, masyarakat terlebih dulu menyelesaikan dalam internal kekeluargaan atau pendekat hukum adat (urban law)," ujar Syafuan pada Speakup Kamtibmas, Jumat (13/2/2026).

Syaufan juga mengungkapkan bahwa kepolisian Indonesia bersyukur dengan adanya Prof. Hermawan Sulistyo, Ilmuwan Politik, yang membantu mendesain reformasi struktural dan kultural di tubuh institusi Kepolisan Negara Republik Indonesia.

"Jadi (Prof Hermawan) itu dosen di Universitas Bhayangkara. Karena itu, dia melatih, mulai dari perwira AKBP untuk bisa melatih kepolisian kita punya kemampuan seperti polisi di Jepang, di Singapura dan Belanda," kata dia.

"Yang tadinya jaga jarak sama terus nangkap. Prof Herman bilang bukan itu tugas polisi, kasihan nanti penjara penuh," tutur Syafuan menambahkan.

Pada kesempatan itu, Koordinator FPIR Fauzan Ohorella membeberkan data kinerja polisi yang tidak banyak masyarakat tahu selama bulan Ramadan.

Baca juga: Rapim TNI-Polri di Istana, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Situasi Kamtibmas

Fauzan menjelaskan bahwa ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok, tidak terlepas dari peran aktif Polri.

"Bapak Kapolri instruksikan jajaran untuk membentuk Satgas yang dimana (satgas) ini bertujuan untuk memantau dan menekan, distributor dan tengkulak. Yang mana itu berdampak lansung pada masyarakat, terkhusus ibu-ibu kita dibulan ramadan," ungkap dia.

Fauzan juga menyatakan bahwa banyak pengamat yang terus perhatikan kinerja polri selama Ramadan.

Dia merujuk pada tulisan dari pengamat politik senior Boni Hargens yang menilai  Safari Ramadan Polri sebagai wujud dari fasilitator sosial.

"Polri sebagai fasilitator sosial, yang berperan aktif dan ambil bagian penting di bulan ramadan, yaitu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok," tandas dia.