TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta pada April 2026 mendatang menuai catatan kritis.

Kebijakan yang diambil sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia ini diminta untuk dikalkulasi secara presisi berbasis efektivitas layanan publik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, mengatakan rencana kebijakan WFH oleh pemerintah—sebagai respons atas eskalasi di Timur Tengah—agar dilakukan mitigasi komprehensif (upaya menyeluruh pengurangan risiko) berbasis efektivitas dan efisiensinya.

“Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memerhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,” kata Khozin, Jumat (20/3/2026).

Belajar dari Data Konkret Lapangan

Menurut Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV (Jember & Lumajang) ini, pengalaman Indonesia pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020-2021 menjadi data yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan ini.

Ia menilai kebijakan WFH mesti didasari pada kondisi konkret mulai dari demografi hingga pertimbangan ekonomi setempat.

“Jadi betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini,” ingat Khozin.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang akan ditempuh tidak boleh hanya mempertimbangkan satu aspek saja.

Ia mencontohkan rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai tidak memiliki dampak signifikan pada aspek penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Jadi multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini. Bisa juga dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya,” tambahnya.

Baca juga: Kebohongan Trump Soal Perundingan dengan Iran Cuma Siasat Turunkan Harga Minyak

Momentum Benahi Transportasi Publik

Di samping hal tersebut, Khozin menyebutkan situasi saat ini menjadi momentum tepat bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendesain transportasi publik yang baik dan efektif.

Jika ASN dan pihak swasta secara optimal menggunakan transportasi umum, dampak terhadap konsumsi BBM akan jauh lebih signifikan.

“Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman, sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara,” jelasnya.

Sebagai informasi, kebijakan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto menyusul ketegangan di Timur Tengah yang mengancam jalur distribusi energi dunia di Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa WFH satu hari diharapkan mampu mereduksi penggunaan energi operasional hingga 20 persen.

Saat ini, pemerintah sedang merampungkan Surat Edaran (SE) sebagai payung hukum pemberlakuan kebijakan tersebut bagi instansi pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia.