Ringkasan Berita:

• Mendagri Tito Karnavian menjamin kebijakan WFH tidak mengganggu pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tetap berjalan.
• Ia menegaskan pengalaman pandemi membuktikan ASN tetap bekerja efektif meski mayoritas menjalankan tugas dari rumah.
• Layanan esensial tetap berjalan, sementara kebijakan WFH menunggu arahan Presiden sebelum diumumkan secara resmi nanti.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tidak akan terganggu oleh rencana kebijakan Work From Home (WFH) satu hari per minggu.

Kebijakan yang bertujuan untuk efisiensi konsumsi BBM ini dipastikan tetap mengedepankan operasional layanan esensial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen," ujar Tito saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026). 

Tito menjelaskan bahwa Kemendagri memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pegawai saat pembatasan mobilitas di masa pandemi. Menurutnya, roda pemerintahan tetap berjalan efektif meski mayoritas pegawai bekerja dari rumah.

"Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," tegasnya.

Terkait kesiapan di tingkat daerah, Tito menyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) juga sudah memiliki pengalaman serupa. Namun, ia akan memberikan instruksi khusus bagi para kepala daerah yang baru menjabat.

"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka," tambah mantan Kapolri tersebut.

Meski WFH akan diterapkan secara luas, Tito mengingatkan bahwa sektor-sektor vital tidak diperbolehkan menghentikan layanan tatap muka demi keselamatan dan kebutuhan publik.

"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," kata Tito.

Baca juga: Pengamat Sebut Kebijakan WFH untuk Hemat BBM Tak Efektif dan Tidak Akan Tercapai, Kenapa?

Saat ini, pemerintah pusat tengah mematangkan skema final terkait hari pelaksanaan WFH tersebut. Keputusan resmi akan diumumkan setelah hasil rapat dilaporkan dan mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar aja," pungkasnya.