"Perlindungan sosial harus menjadi bantalan masyarakat rentan sekaligus dihubungkan dengan pemberdayaan dan jalan menuju kemandirian atau graduasi. Pendamping sosial PPPK, Tagama, karang taruna, pekerja sosial, dan seluruh pilar sosial harus terus diperkuat kapasitas dan kolaborasinya," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengingatkan pentingnya penguatan program pemberdayaan sosial. Sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bansos, tetapi harus bangkit menuju kemandirian.

"Pemberdayaan harus dibangun Bersama pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra. Target graduasi harus jelas," katanya.

Gus Ipul juga meminta agar pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penyaluran bansos harus dikawal secara serius melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia bahkan menekankan soal budaya berbasis data. Menurutnya, semua unit bekerja berdasarkan data, bukan asumsi.

Sebagai penutup, Gus Ipul mendorong penguatan Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam mengawal dan mengawasi agar program kerja Kemensos dapat berjalan dengan benar sejak awal, tepat aturan, tepat sasaran, dan minim risiko.

"Pengawasan harus lebih dini, lebih cermat, dan lebih menyentuh titik-titik rawan dalam pelaksanaan program, terutama yang berkaitan dengan bansos, pengelolaan sentra, Sekolah Rakyat, dan pemanfaatan anggaran. Irjen perlu memperkuat fungsi pencegahan, pendampingan, audit, monitoring, dan peringatan dini, bukan hanya penindakan setelah masalah terjadi," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, seluruh unit kerja harus terbuka terhadap pengawasan. Sebab, menurutnya, pengawasan yang sehat adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

"Penguatan Irjen penting agar tidak ada ruang bagi kelalaian, pemborosan, penyimpangan, atau lemahnya pengendalian internal dalam program yang menyangkut rakyat kecil," pungkasnya.(*)