Ringkasan Berita:

• Harga minyak dunia melonjak tajam, tekanan ke BBM non-subsidi mulai terasa hingga domestik
• Pemerintah menahan harga sementara, namun risiko penyesuaian tetap terbuka dalam waktu dekat
• Biaya logistik terancam naik signifikan, dampaknya bisa merembet ke harga kebutuhan masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga minyak dunia mulai menekan BBM non-subsidi di dalam negeri dan berpotensi berdampak pada biaya hidup masyarakat.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, menilai kondisi ini sulit dihindari di tengah konflik geopolitik global.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira, Selasa (31/3/2026).

 
Tekanan Global dan Mekanisme Harga

Harga minyak jenis Brent, acuan utama global, kini berada di kisaran 100–115 dolar AS per barel.

Kenaikan dipicu gangguan pasokan, termasuk di Selat Hormuz.

Tekanan ini langsung memengaruhi harga BBM domestik yang mengikuti pasar internasional, termasuk kurs rupiah dan biaya distribusi.

Saat ini, Pertamax sekitar Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200, dan Pertamina Dex Rp14.500.

Anggawira memperkirakan penyesuaian masih dalam batas wajar.

“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10 persen. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter,” ujarnya.

Baca juga: Resmi! Pemerintah Berlakukan WFH ASN Setiap Jumat, Cek Sektor yang Dikecualikan

 
Dampak ke Biaya Hidup dan Usaha

Kenaikan BBM berpotensi mendorong biaya logistik dan transportasi.

Sektor ini sangat bergantung pada BBM.

“Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional,” kata Anggawira.

Kenaikan ini dapat memicu harga barang dan jasa, serta langsung terasa pada pengeluaran harian masyarakat.

 
Harga Ditahan, Tekanan Belum Reda

Pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut keputusan ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Karena itulah, Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan stok BBM aman dan mengimbau masyarakat tidak menimbun.

“Komitmen Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM,” tuturnya.

 
Pembatasan Diterapkan, Antisipasi Risiko

Pemerintah mulai membatasi pembelian BBM subsidi melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/2026.

Kendaraan roda empat maksimal 50 liter per hari untuk Pertalite.

Solar untuk angkutan besar hingga 200 liter per hari.

Setiap transaksi dicatat berdasarkan nomor polisi, dan kelebihan pembelian tidak mendapat subsidi.

Langkah ini bertujuan menjaga distribusi energi tetap terkendali.

 
Konsekuensi Sistem Energi Global

Pakar kebijakan publik Universitas Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai kondisi ini sebagai konsekuensi sistem energi global.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan harga dipengaruhi risiko pasokan dan ketidakpastian global.

“Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ungkapnya.

 
Harga mungkin belum berubah hari ini, namun tekanan global terus bergerak. Cepat atau lambat, dampaknya akan terasa di pengeluaran masyarakat.