Kolaborasi Governance Multi Helix Dinilai Efektif dalam Pengelolaan Mudik Lebaran pada Operasi Ketupat 2026

Ringkasan Berita:

• Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi lintas sektoral
• Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan mobilitas masyarakat
• Keberhasilan operasi tersebut menunjukkan bahwa ketika seluruh aktor bekerja dalam satu ekosistem kebijakan yang terhubung

Muhammad Zulfikar/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi lintas sektoral yang terbangun secara terintegrasi.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

Baca juga: Arus Mudik 2026 Lancar, Anggota Komisi III DPR RI Respons Positif Kinerja Kapolri hingga Kakorlantas

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (UB), Prof Andy Fefta Wijaya, menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 di tingkat nasional tidak terlepas dari penerapan model tata kelola kolaboratif yang terintegrasi lintas sektor.   

Menurutnya, pendekatan konvensional yang masih berbasis koordinasi administratif dan sektoral sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.

Oleh karena itu, diperlukan model yang lebih adaptif dan sistemik, yakni Kolaborasi Governance Plus Multi Helix (CGPMH), yang ia kembangkan sebagai pendekatan baru dalam tata kelola kebijakan publik. 

"Kolaborasi Governance Multi Helix merupakan pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan aktor negara dan non-negara dalam suatu ekosistem kebijakan berbasis shared decision-making, guna merespons kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral," tutur Prof Andy kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Kolaborasi Governance Plus Multi Helix (CGPMH) adalah sebuah model tata kelola kolaboratif lintas sektor yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media untuk menyelesaikan masalah kompleks secara bersama-sama.

Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Operasi Ketupat 2026, konsep ini terefleksikan melalui keterlibatan berbagai aktor secara simultan dan saling terintegrasi, mulai dari pemerintah (Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah), sektor bisnis (operator transportasi, pengelola jalan tol, dan penyedia energi), masyarakat, akademisi, hingga media. 

Menurutnya, keberhasilan operasi tersebut menunjukkan bahwa ketika seluruh aktor bekerja dalam satu ekosistem kebijakan yang terhubung, maka negara mampu mengelola kompleksitas secara lebih efektif, tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga prediktif dan adaptif.   

"Selama ini tantangan utama kita adalah ego sektoral dan fragmentasi data antar lembaga. Namun dalam Operasi Ketupat 2026, mulai terlihat adanya integrasi sistem, kesamaan visi, dan pembagian peran yang lebih jelas. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan Multi Helix bukan hanya konseptual, tetapi aplikatif dan terbukti efektif," jelasnya.   Ia menambahkan, penguatan integrasi data nasional, sistem kendali terpadu, serta pengelolaan berbasis koridor wilayah menjadi faktor penting yang memperkuat implementasi model tersebut di lapangan. 

Ke depan, Prof Andy Fefta Wijaha menilai bahwa Kolaborasi Governance Plus Multi Helix dapat menjadi model tata kelola nasional dalam berbagai sektor strategis lainnya, terutama dalam menghadapi permasalahan publik yang bersifat kompleks dan lintas batas kewenangan.  

"Operasi Ketupat 2026 memberikan pembelajaran penting bahwa keberhasilan kebijakan publik di era modern sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam membangun kolaborasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sinilah Kolaborasi Governance Plus Multi Helix menjadi kunci," pungkasnya. 

Angka Fatalitas di Operasi Ketupat 2026 Turun 30,41 Persen

Polri secara resmi mengakhiri Operasi Ketupat 2026 pada Rabu (25/3/2026), dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.