Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut menyoroti polemik penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) di platform distribusi game digital Steam.
IGRS dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan dituang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016.
Pada 2025, di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkondigi), IGRS resmi diluncurkan ulang.
IGRS adalah sistem klasifikasi game berdasarkan konten dan kelompok usia resmi untuk memberikan informasi kelayakan usia bagi pemain, seperti kategori 3+, 7+, 13+, dan 18+.
Namun penerapannya di platform global seperti Steam belakangan menuai perhatian.
Sebab sejumlah rating yang muncul disebut belum melalui proses verifikasi resmi pemerintah dan masih menggunakan mekanisme pengisian mandiri oleh pengembang game.
Melalui akun X (Twitter) miliknya, @aniesbaswedan, Anies mengatakan pernah terlibat dalam pembahasan awal pembentukan sistem klasifikasi game tersebut saat masih bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menurut Anies ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk melindungi anak dari konten digital.
“Ada dua pendekatan melindungi anak di konten digital. Pertama, membuat lingkungan 'steril' lewat sensor dan pemblokiran," tulis Aneis, Senin (6/4/2026).
"Kedua, membangun 'imunitas' pada anak serta keluarga. Pendekatan kekebalan jauh lebih berdampak dan berkelanjutan,” sambungnya.
Mantan calon presiden RI ini menilai sistem rating game seharusnya membantu orang tua dalam membangun kemampuan anak menghadapi konten digital, bukan menjadi alat penyensoran.
"Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orangtua untuk membangun kekebalan anak dengan melatihnya jadi mandiri dan cakap melindungi diri sendiri, bukan jadi instrumen sensor bagi pemerintah," tuturnya.
Anies menyarankan agar pemerintah bekerja sama lebih erat dengan komunitas game dalam mengelola sistem klasifikasi tersebut.
Ia juga menegaskan sistem IGRS seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, bukan pembatasan.
"IGRS selayaknya jadi alat pemberdayaan, bukan pembatasan," pungkasnya.