Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Para pembantu Presiden Prabowo diminta menghentikan karakter kerja "asal bapak senang" (ABS) dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
- Permintaan ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti
- Menurut Azis, meskipun fondasi ekonomi nasional saat ini tergolong kuat, namun eksekusi di lapangan masih sering kali terhambat oleh laporan-laporan yang hanya terlihat indah di atas kertas.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, meminta seluruh jajaran pembantu Presiden Prabowo Subianto menghentikan karakter kerja medioker dan perilaku "asal bapak senang" (ABS) dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
Menurut Azis, meskipun fondasi ekonomi nasional saat ini tergolong kuat, eksekusi di lapangan masih sering kali terhambat oleh laporan-laporan yang hanya terlihat indah di atas kertas.
"Sudah saatnya kita mengatakan ini dengan terang: jangan ada lagi pembantu presiden dan jajarannya yang berkarakter medioker dan berperilaku "asal bapak senang". Negara ini tidak membutuhkan laporan yang indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan," kata Azis kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Azis mengakui bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang solid.
Hal ini terlihat dari cadangan devisa yang kuat di kisaran 151,9 miliar dollar AS serta rasio utang dan defisit fiskal yang tetap terjaga di bawah ambang batas aman 3 persen.
Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa kondisi di tingkat akar rumput menunjukkan realitas yang berbeda.
Baca juga: Saiful Mujani Diminta Klarifikasi Pernyataan soal Prabowo untuk Cegah Polemik Meruncing
Menurut Azis, konsumsi rumah tangga kelas menengah mulai menahan diri dan banyak UMKM yang stagnan.
Azis menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada kejujuran dalam pelaksanaan.
Ia menyarankan agar setiap rapat koordinasi kementerian tidak hanya berisi klaim keberhasilan, tetapi juga pengakuan atas hambatan yang terjadi di lapangan.
"Biasakan menyampaikan kesulitan yang memerlukan terobosan dan koordinasi eksekusi kebijakan, bukan hanya angka keberhasilan yang menenangkan. Karena hanya dari kejujuran itulah kebijakan bisa diperbaiki," ujar Azis.
Baca juga: 98 Resolution Network Nilai Pemerintahan Prabowo Terbuka terhadap Kritik, Stabilitas Jadi Prioritas
Di sisi lain, Azis juga menyoroti banyaknya kritik publik yang tidak berbasis data serta maraknya hoaks yang mengganggu arah pembangunan.
Ia menilai narasi bahwa ekonomi nasional runtuh adalah klaim yang rapuh ketika diuji dengan data.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah bahwa kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika stabilitas ekonomi dibarengi dengan transparansi.
"Jika stabilitas tidak diikuti oleh kejujuran dalam eksekusi, maka ia hanya akan menjadi ketenangan yang menunda masalah," tutur Azis.