TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya perdamaian di Timur Tengah yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini berada di fase kritis. 

Alih-alih mereda, situasi justru kian rapuh setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz, jalur nadi minyak dunia, yang menyebabkan dua kapal asal Indonesia ikut tertahan.

Ketegangan ini dipicu oleh kemarahan Teheran atas serangan di Lebanon, yang membuat kesepakatan gencatan senjata yang baru seumur jagung terancam batal total.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer, Anton Aliabbas menilai kesepakatan antara AS, Israel, dan Iran sangatlah rapuh. 

Anton menyebut terminologi "gencatan senjata" yang digunakan saat ini lebih tepat dimaknai sebagai jeda singkat (pause) ketimbang perdamaian permanen (ceasefire).

"Dulu soal nuklir saja butuh 19 bulan untuk berunding. Sekarang, masalah nuklir dan perang regional dikasih deadline dua minggu. Ini sangat mungkin gagal lagi," ujar Anton dalam wawancara khusus dengan Tribunnews, di studio Tribunnews, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Motif Politik Domestik AS

Anton mencium adanya agenda terselubung Trump menjelang Pemilu Sela November mendatang. 

Trump dinilai butuh dukungan pendanaan kampanye dari lobi-lobi pro-Israel.

"Trump menghadapi Pemilu Sela pada November dan itu membutuhkan pendanaan kampanye yang besar. Siapa salah satu donaturnya? Adalah link-nya Israel," ungkap Anton. 

Ada kepentingan mutual yang berkelindan. Israel membutuhkan jaminan militer AS, sementara Trump memerlukan dukungan pendanaan kampanye dari jaringan donor yang berafiliasi dengan Israel.

Kondisi ini dikhawatirkan membuat perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, tidak lagi murni demi perdamaian dunia, melainkan sarat kepentingan kekuasaan.

"Jadi pertempuran ini tidak lepas dari urusan domestik Amerika. Dinamika ini yang membuat posisi perundingan di Islamabad nanti menjadi sangat kompleks," jelasnya.

Sikap Prabowo Dinilai Hati-Hati

Di dalam negeri, sikap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlihat jauh lebih berhati-hati.