Selain itu, menurutnya UU Peradilan Militer sendiri tidak menutup rapat kemungkinan forum peradilan umum. 

Isnur mengatakan Pasal 43 ayat (3) menyatakan Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara  epada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 

Mekanisme itu, lanjut dia, dijabarkan lagi dalam Pasal 127 UU Peradilan Militer yang pada pokoknya dapat ditafsirkan bahwa hukum positif yang berlaku sekarang pun mengakui adanya ruang penentuan forum antara peradilan militer dan peradilan umum. 

"Karena itu, Oditur tidak sedang diminta melakukan sesuatu yang asing bagi UU 31/1997; Oditur justru diminta menggunakan ruang yang sudah tersedia dalam undang-undang untuk memperjuangkan forum yang paling tepat secara hukum," pungkas Isnur.

Duduk Perkara

Andrie Yunus mengalami luka bakar termasuk pada wajah dan matanya akibat serangan diduga air keras yang terjadi pada Kamis (12/3/2026) tengah malam.

Andrie saat ini masih dirawat secara intensif di RS Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

Peristiwa itu terjadi usai Andrie merekam siniar bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng Jakarta Pusat.

Empat personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu yakni Serda (Mar) Edi Sudarko (ES), Lettu (Mar) Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Kapten (Mar) Nandala Dwi Prasetia (NDP), dan Lettu (Pas) Sami Lakka (SL).

Rencananya mereka akan mulai disidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu (29/4/2026) dengan agenda pembacaan surat dakwaan.