Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, mendukung instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas nasional.
Menurut Elpisina, target pemerintah menuntaskan persoalan sampah dalam dua hingga tiga tahun ke depan harus menjadi momentum pembenahan total tata kelola lingkungan di Indonesia.
Dia menilai persoalan sampah tidak lagi bisa ditangani dengan pola lama yang bersifat parsial dan sporadis.
Dibutuhkan langkah sistemik dari hulu hingga hilir, mulai dari edukasi pemilahan sampah rumah tangga hingga pembangunan teknologi pengolahan modern yang ramah lingkungan.
“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membenahi tata kelola lingkungan nasional,” ujar Elpisina kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).
Baca juga: Prabowo Siapkan Bantuan TPST Banyumas: Targetkan RI Bebas Sampah 3 Tahun Lagi
Legislator PKB itu mengingatkan bahwa persoalan sampah kini telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas ekosistem jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.
“Masalah sampah tidak bisa lagi dianggap sepele. Dampaknya sudah menyangkut kesehatan publik dan keselamatan lingkungan hidup kita,” kata dia.
Elpisina bahkan menyebut buruknya pengelolaan sampah dapat menjadi “bom waktu” bagi keselamatan masyarakat.
Ia menyinggung sejumlah insiden longsor sampah di berbagai daerah, termasuk di TPA Bantar Gebang, sebagai alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat.
“Kasus longsor sampah yang sampai memakan korban jiwa harus menjadi pelajaran penting. Kalau tata kelola sampah tidak segera dibenahi, ini bisa menjadi ancaman sistemik di masa depan,” kata dia.
Selain berdampak pada lingkungan, Elpisina menilai buruknya pengelolaan sampah juga berpotensi membebani keuangan negara.
Menurutnya, biaya penanganan bencana dan dampak kesehatan akibat polusi sampah jauh lebih besar dibanding investasi untuk membangun sistem pengelolaan sampah modern.
Karena itu, dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar target penuntasan sampah dalam tiga tahun benar-benar dapat tercapai.
“Kebijakan pusat harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah. Tidak bisa lagi pengelolaan sampah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” ucapnya.