Baca tanpa iklan
Merujuk pada tarif batas atas layanan BPJPH untuk usaha menengah, anggaran logis untuk 4.000 sertifikat seharusnya hanya di kisaran Rp 92,2 miliar.
Terdapat selisih mencolok yang diyakini ICW sebagai potensi kerugian keuangan negara sedikitnya Rp 49,5 miliar.
Merespons polemik dan pelaporan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya justru menyampaikan apresiasi kepada ICW karena telah menaruh perhatian khusus pada proses pengadaan lembaganya.
Dadan berdalih bahwa kegiatan sertifikasi halal tersebut sebenarnya masuk ke dalam tunggakan anggaran tahun 2025 yang penyelesaiannya dialokasikan menggunakan anggaran 2026.
Ia menjamin bahwa tidak akan ada pencairan dana yang lolos dari pengawasan instansi auditor.
"Nanti sebelum dibayar, pasti akan direview oleh BPKP dan juga APIP. Jadi pasti semua akan disesuaikan dengan harga umum berlaku," jelas Dadan, Senin (11/5/2026).