TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menegaskan akan sangat serius dalam menangani isu pengelolaan sampah. 

Kementerian Lingkungan Hidup (LH)/ Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH) akan serius menggunakan segala kewenangan dan instrumen agar tercipta Indonesia yang bersih dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan oleh Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat dalam FGD bertajuk "Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola Yang Berkelanjutan" yang diselenggarakan secara daring oleh Great Institute, Rabu (13/5/2026) siang.

Menteri LH menekankan, sesuai UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pihaknya akan menerapkan sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan atau jika Pemda tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

"Pasal 114 UU No. 32/2009 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana 1 (satu) tahun dan denda Rp 1 milyar," kata Jumhur.

Target 2029

Sebelumnya Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengemukakan, 

Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengemukakan, potensi jumlah timbunan sampaih di Indonesia pada 2026 adalah 51,8 juta ton, dimana 25% menjadi sampah yang terkelola dan 75% masih belum terkelola dengan baik.

Oleh karena itu pengelolaan sampah sebagai agenda lingkungan strategis juga merupakan tantangan yang semakin nyata di Indonesia. 

Ia menegaskan secara nasional pada 2026 ini pemerintah menargetkan 63,54% sampah terkelola, dan 100 persen pada 2029.

Namun Jumhur mengingatkan, permasahan sampah tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan hilir atau Tempat Pemrosesan Akhir.

"Kunci keberhasilan pada perubahan perilaku di hulu," kata Jumhur.

Untuk itu Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa dari titik terkecil memulai dengan komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai buang, dan menjadikan rumah sebagai unit terkecil pemilahan sampah organik dan anorganik.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan masalah pengelolaan sampah kebanyakan ada di daerah kabupaten kota sekitar 75%. Sementara di Kementerian hanya 25%.

"Kotata-kota besar di Indonesia tidak mengelola sampah dengan baik sehingga timbul masalah," kata Dwi.

Ia mengapresiasi pengelolaan sampah di Jakarta yang menurutnya lebih baik karena di hulunya sudah ada pemilahan. Namun sayang di daerah-daerah lain sekitar Jakarta hal ini belum dilakukan.