Baca tanpa iklan
"Pemerintah tuh senangnya tipe satu, tipe dua. Dikerjakan sendiri atau ditenderkan, betul tidak? Nah, kami di Jakarta pakai tipe 3. Dan waktu kami menyelenggarakan tipe 3, ternyata DKI itu provinsi pertama, kota pertama yang menyelenggarakan pakai tipe 3. Enggak ada yang mau tipe tiga itu."
"Kenapa? Karena uangnya diserahkan rakyat, bukan bukan dikerjakan oleh dinas. Nih siapa yang serahkannya? Persatuan orang tua murid di sekolah itu diberikan dananya, diberikan kriteria nutrisinya, contoh-contoh menunya. Lalu mereka masak diawasi oleh sesama orang tua. Wih, sesama orang tua tuh kalau ngawasi top," terang Anies.
Kemudian terkait proses pengawasan program, sarapan pagi ini, Anies menyebut pengawasannya dilakukan oleh lingkungan dan dari orang tua siswa itu sendiri.
"Weh, enggak boleh salah aja. Udah. Benar enggak, Bapak Ibu sekalian? Iya. Pengawasannya oleh lingkungan. Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu masak sarapan untuk anaknya jauh lebih bagus daripada standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh pemerintah. Iya. Dan anaknya suka dengan menunya. Yang dimasak ibu-ibu tuh yang anak-anaknya suka."
"Lalu ada efek yang kami enggak menduga. Apa itu efeknya? Antar ibu-ibu kompetisi. Mana yang lebih bagus, lebih enak masakannya? Karena anak-anaknya menilai. Jadi pendekatannya pendekatan kepercayaan pada masyarakat.
Baca juga: Prabowo: Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Kedaulatan Bangsa, Program MBG Harus Terus Dilanjutkan
Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Era Gubernur Anies Baswedan
Melansir laporan Tribun Jakarta pada April 2019 lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut ada sebanyak 459 sekolah dari 53 Kelurahan di Jakarta yang menerima Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) tahun 2019 ini.
Adapun jumlah tersebut terdiri dari, 375 SD, 75 TKN dan TPAN, serta 9 SLB.
"Tahun ini penerimanya ada 459 sekolah, menjangkau 144.722 peserta didik yaitu di SD, TK negeri, TPA negeri, dan SLB," katanya di SDN Kedaung Kaliangke Jakarta Barat, Jumat (5/4/2019).
Anies menyebut, Pemprov DKI berharap program ini akan diperbesar sehingga menjangkau semua wilayah, khususnya yang masih memiliki perkampungan yang masuk klasifikasi masyarakat miskin.
Baca juga: KPK Kawal Ketat Program MBG Setelah ICW Laporkan Dugaan Mark Up di BGN
"Pemilihan 53 lokasi ini juga dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, yaitu tempat-tempat di mana di sana ditemukan dari data jumlah masyarakat yang secara ekonomi rendah, maka sekolah-sekolahnya kita jadikan sebagai sasaran awal," ujar Anies.
Adapun total anggaran dalam program ini ia sampaikan sebesar Rp 324 miliar.
Anies pun menjelaskan, melalui program ini Pemprov DKI ingin anak-anak dan usia dini mendapatkan asupan makanan sehat, gizi yang baik, sehingga perkembangan jasmaninya sehat.
"Lalu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, menumbuhkan pertumbuhan rohani yang lebih baik, kemampuan intelektual yang baik," jelas dia.
"Juga harapannya nantinya intelektualnya, rohaninya, jasmaninya semua tumbuh baik. Kita ingin anak anak di Ibu Kota bisa seperti itu," tambahnya.
Prabowo Akui MBG Masih Banyak Masalah
Presiden RI Prabowo Subianto mengakui jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih banyak masalah dalam pelaksanaannya.