TRIBUNNEWS.com - Presiden Prabowo Subianto bicara soal pendapatan negara dalam sidang paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan, Indonesia yang bergabung dengan G20, justru menjadi anggota dengan rasio belanja paling rendah.

Prabowo memaparkan data dari International Monetary Fund (IMF) yang mencatatkan rasio belanja Indonesia adalah 11 persen terhadap PDB.

Angka itu jauh lebih rendah ketimbang negara tetangga, Kamboja dan Filipina dengan masing-masing 15 persen dan 21 persen.

"Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20," kata Prabowo, Rabu, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Lebih lanjut, Prabowo meminta pemerintah untuk instropeksi dan sadar mengapa pendapatan Indonesia lebih rendah ketimbang Kamboja dan Filipina.

Baca juga: Benarkah Kata Prabowo Orang di Desa Tak Pakai Dolar? Padahal 90 Persen Kedelai Indonesia Masih Impor

"Kita harus instropeksi dan sadar, berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara itu," ujarnya.

Ia lantas menyinggung pendapatan Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia.

Prabowo mempertanyakan, apa yang membuat Indonesia berbeda sehingga pendapatan negara tak maksimal.

"Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia, apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia dan Kamboja?" imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan pendapatan negara bisa mencapai 11,82 sampai 12,40 persen pada 2027 mendatang.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin atau year-on-year (YoY) yang mencapai 11,71 hingga 12,31 persen di tahun 2026.

"Pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen produk domestik bruto kita," ucap Prabowo.

Ia menambahkan, peningkatan target pendapatan negara yang turut berasal dari pajak rakyat itu untuk mendukung berbagi program prioritas dan program vital.

Pemerintah menargetkan belanja negara untuk program prioritas itu mencapai kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB.

"Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita belanja negara akan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB kita," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)