“Prinsipnya, ketika terjadi keuntungan luar biasa akibat booming harga global, negara harus hadir memastikan sebagian manfaatnya kembali kepada rakyat melalui penguatan subsidi produktif, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

Amin turut mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko fiskal tersembunyi di luar APBN, termasuk pembiayaan melalui BUMN maupun skema quasifiskal lainnya.

“Jangan sampai defisit APBN terlihat rendah, tetapi tekanan fiskal sesungguhnya dipindahkan ke BUMN atau lembaga pembiayaan negara. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga,” ujarnya.

Lebih jauh, Amin menekankan bahwa keberhasilan APBN 2027 sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

“Pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar target pertumbuhan tinggi di atas kertas, tetapi pertumbuhan yang benar-benar menciptakan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kelas menengah, dan menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.