Menurutnya, DPR tidak menuntut hasil investigasi lengkap, tetapi setidaknya membutuhkan gambaran awal mengenai penyebab tabrakan.
“Kita betul-betul sangat berharap Raker ini sudah memberi gambaran awal dari temuan-temuan KNKT,” ujarnya.
Selain soal investigasi kecelakaan, Komisi V DPR juga menagih komitmen pemerintah dalam penanganan perlintasan sebidang yang selama ini kerap menjadi titik rawan kecelakaan kereta api.
Huda mengatakan penertiban perlintasan sebidang merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran cukup besar untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.
“Pak Presiden sudah memberikan ruang fiskal cukup besar, Rp 4 triliun. Artinya ini bisa dipercepat,” ujar dia.
Baca tanpa iklan