Bagi JPPI, pencopotan pimpinan dan penggeledahan yang terjadi merupakan peringatan serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

JPPI meminta pemerintah menghentikan pendekatan yang memaksakan program kepada seluruh sasaran penerima dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.

"Sebaiknya tidak diberikan kepada semua, tetapi ditargetkan kepada mereka yang memiliki masalah gizi dan terkendala akses pangan," ujar Ubaid.

Ia menegaskan, selama pemerintah hanya berfokus mengganti orang tanpa mengevaluasi desain anggaran, transparansi kelembagaan, dan dampak pengalihan anggaran dari sektor publik lainnya, maka persoalan serupa berpotensi terus berulang.

"BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," katanya.

Pemerintah Tunjuk Pimpinan Baru BGN

Terpisah, pemerintah resmi mengganti Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Nanik S. Deyang.

Selain itu, posisi Wakil Kepala BGN yang sebelumnya dijabat Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya kini diisi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pergantian kepemimpinan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program MBG.

Menurut Prasetyo, perubahan struktur pimpinan dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang dijalankan BGN.

"Kepada tiga pimpinan BGN yang baru kami berharap dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/6).

Pemerintah berharap jajaran pimpinan baru mampu meningkatkan tata kelola organisasi serta menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.

Di tengah proses transisi kepemimpinan tersebut, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.