Baca tanpa iklan
“Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya: "Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” pungkasnya.
Awal Terendusnya Penyelewengan, Presiden Telusuri ke BPKP dan PPATK
Prabowo mengatakan dirinya mencopot pimpinan lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut setelah bertemu dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan juga Kepala Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Dirinya memanggil kedua pejabat tersebut untuk meminta agar dilakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan di BGN. Ia meminta hal tersebut setelah sebelumnya banyak mendapat laporan miring mengenai BGN.
“Waktu saya mendapat laporan-laporan itu saya panggil Kepala BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil berapa pejabat lain, saya tanya: "Tolong saya mendapat laporan tentang BGN (Badan Gizi Nasional),” katanya pada acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition’ yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, (3/6/ 2026).
Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Presiden memiliki jadwal bertemu kepala BPKP dan Kepala PPATK pada Senin malam (1/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di Istana Jakarta. Namun pertemuan tersebut dijadwal ulang menjadi keesokan harinya.
Pada Selasa 2 Juni Presiden kemudian bertemu dengan Kepala PPATK dan BPKP di rumah dinas Widya Chandra. Pertemuan digelar siang sebelum Presiden rapat tertutup di Wisma Danantara.
Pada malam harinya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mendadak menggelar konferensi pers untuk mengumumkan pencopotan pimpinan BGN. Pengumuman pencopotan tersebut dilakukan di Kantor Presiden tepat di bawah ruangan Presiden biasanya menggelar sidang kabinet paripurna.