Ringkasan Berita:

• Kemarin dua kasus dugaan korupsi muncul secara bersamaan.
• KPK menggelar OTT terkait pengurusan izin tinggal WNA di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan pengamanan 17 orang, termasuk dugaan keterlibatan Silmy Karim.
• Sementara Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta dua eks pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025–2026.
• Keduanya merupakan pejabat yang sebelumnya dilantik oleh Joko Widodo.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dua aparat penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di hari yang sama, Rabu (3/6/2026) kemarin, bergerak 'mengungkap' kasus korupsi.

KPK melakukan 'operasi senyap' di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, bahkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperluas ke Bali hingga Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan 17 orang diamankan dalam OTT pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait kasus pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

Malam harinya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menyerahkan diri setelah diultimatum KPK.

Diduga Silmy Karim ikut terjerat dalam kasus itu.

Kejaksaan Agung Tahan Dadan

Di hari yang sama, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi di  Badan Gizi Nasional (BGN) pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejaksaan menggeledah kantor BGN di Jakarta selama 15 jam.

Tiga pejabat BGN yang telah dipecat ditetapkan tersangka dan ditahan yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya (SS) serta eks Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan, Lodewyk Pusung (LP).

Ketiganya terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2025 sampai 2026.

2 pejabat yang dilantik Jokowi

Silmy Karim dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 4 Januari 2023.

Sebelum dilantik menjadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim dikenal sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak 2018.

Terpilihnya Silmy Karim mempunyai kaitan dengan kritik keras Presiden Jokowi kala itu.

Jokowi sempat melontarkan kritik keras kepada Ditjen Imigrasi terkait visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Hal itu dia sampaikan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Menurut Jokowi, dia menerima keluhan terkait pemberian visa on arrival hingga KITAS bagi warga asing yang mempunyai urusan pekerjaan atau bisnis hingga wisatawan.

Saat itu Jokowi mengatakan pengurusan visa on arrival hingga KITAS sangat menyulitkan bagi warga asing.

Saat Prabowo dilantik jadi Presiden RI, pada Oktober 2024 Silmy Karim beralih tugas dan dilantik menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih.

Dadan Hindayana dilantik Jokowi saat masih menjabat Presiden RI pada 19 Agustus 2024, beberapa hari sebelum digantikan Prabowo.

Dadan dilantik  sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 19 Agustus 2024  berdasarkan Keppres RI Nomor 94/P Tahun 2024.

Selain Dadan, saat itu Jokowi turut melantik Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana merupakan dosen di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir pada Agustus 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Badan Gizi Nasional memiliki tugas koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Lembaga tersebut juga harus mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis yang diusung Prabowo Subianto menjadi salah satu program yang dikelola Badan Gizi Nasional.