Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua aparat penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) di hari yang sama, Rabu (3/6/2026) kemarin, bergerak 'mengungkap' kasus korupsi.
KPK melakukan 'operasi senyap' di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, bahkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) diperluas ke Bali hingga Jawa Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan 17 orang diamankan dalam OTT pejabat Kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait kasus pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.
Malam harinya, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menyerahkan diri setelah diultimatum KPK.
Diduga Silmy Karim ikut terjerat dalam kasus itu.
Kejaksaan Agung Tahan Dadan
Di hari yang sama, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejaksaan menggeledah kantor BGN di Jakarta selama 15 jam.
Tiga pejabat BGN yang telah dipecat ditetapkan tersangka dan ditahan yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya (SS) serta eks Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan, Lodewyk Pusung (LP).
Ketiganya terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2025 sampai 2026.
2 pejabat yang dilantik Jokowi
Silmy Karim dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 4 Januari 2023.
Sebelum dilantik menjadi Dirjen Imigrasi, Silmy Karim dikenal sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak 2018.
Terpilihnya Silmy Karim mempunyai kaitan dengan kritik keras Presiden Jokowi kala itu.
Jokowi sempat melontarkan kritik keras kepada Ditjen Imigrasi terkait visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Hal itu dia sampaikan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Menurut Jokowi, dia menerima keluhan terkait pemberian visa on arrival hingga KITAS bagi warga asing yang mempunyai urusan pekerjaan atau bisnis hingga wisatawan.