Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Langkah hukum mengejutkan akan dilakukan oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus tersangka dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya.
Dia berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus yang menjeratnya.
Justice collaborator atau JC merupakan sebutan bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi membongkar kasus kejahatan yang bersifat terorganisir.
Bagi pihak yang mengajukan diri sebagai JC, maka akan mendapat perlindungan khusus dan keringanan hukuman.
Pengajuan diri sebagai JC ini disampaikan oleh kuasa hukum Sony, Krisna Murti.
"Pak Sony menyatakan siap menjadi justice collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan," kata Krisna ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (4/6/2026).
Krisna mengatakan alasan Sony mengajukan diri sebagai JC karena enggan dipersalahkan sendiri dalam kasus ini.
"(Alasan Sony mengajukan diri sebagai JC), Dia tidak mau disudutkan sendiri," tuturnya.
Sony, kata Krisna, menyebut bahwa banyak pihak dari eksekutif maupun legislatif turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi MBG ini.
Baca juga: Jejak Eks Kepala BGN Dadan Hindayana di Bogor: Sewa Rumah Mewah Hanya untuk Rapat
Namun, ketika ditanya sosoknya, Krisna masih enggan untuk mengungkapnya.
"Menurut klien saya yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. klien saya siap buka semuanya," ujarnya.
Krisna menegaskan langkah yang diambil Sony menjadi wujud transparansi agar kasus ini terungkap secara transparan.
"Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasusnya transparan," ucap dia.
Dia mengatakan surat permohonan pengajuan diri sebagai JC akan diserahkan ke Kejagung pada pekan depan.
Duduk Perkara Kasus Korupsi MBG yang Jerat Sony dkk
Kejagung mengungkap duduk perkara kasus yang menjerat tiga mantan petinggi BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, berawal dari terbitnya surat perintah pada 29 Mei 2026 lalu.