TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis mendapat sorotan sejumlah kalangan, termasuk dari Pakar Intelijen dan Kebijakan Strategis Negara, Achmad Adipati Karnaeidjaja.

Achmad Adipati Karna Widjaja adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang terakhir kali menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk Penugasan Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Purnawirawan jenderal bintang dua ini menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dijawab pemerintah sebelum DSI diberi kewenangan mengelola ekspor komoditas nasional.

Menurut dia, masalah utama bukan terletak pada semangat pemerintah memberantas kebocoran devisa dan praktik curang di sektor sumber daya alam (SDA), melainkan pada belum adanya jaminan perlindungan terhadap aset non-tangible milik eksportir.

Aset tersebut mencakup data pembeli (buyer), kontrak dagang jangka panjang, hingga jaringan bisnis internasional yang selama ini dibangun perusahaan selama bertahun-tahun.

"Siapa yang menjamin buyer tidak akan direbut? Siapa yang menjamin kontrak jangka panjang tidak bocor ke pesaing? Pemerintah sampai hari ini belum menjawab pertanyaan itu," kata Achmad kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, dalam perspektif intelijen ekonomi, data dan informasi bisnis merupakan aset strategis yang nilainya bisa lebih besar dibanding aset fisik.

Karena itu, dia menilai pemberian kewenangan kepada DSI untuk menguasai seluruh data ekspor berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak dibarengi sistem perlindungan yang kuat dan transparan.

Meski menyampaikan kritik, Achmad mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menutup berbagai kebocoran negara di sektor ekspor SDA.

Ia menilai praktik seperti under-invoicing, transfer pricing, manipulasi dokumen ekspor, hingga pelarian devisa memang harus dihentikan karena merugikan negara.

Namun, menurut dia, solusi yang ditempuh pemerintah tidak boleh melahirkan persoalan baru berupa monopoli perdagangan.

"Ini akar masalah yang jika tidak dijawab, maka DSI hanya akan menjadi kartel baru," ujarnya.

Selain persoalan perlindungan data dan buyer, Achmad juga menyoroti risiko perdagangan yang berpotensi ditanggung negara apabila DSI menjadi eksportir tunggal.

Menurut dia, ketika harga komoditas dunia anjlok atau terjadi gagal bayar dari pembeli luar negeri, negara bisa menanggung risiko finansial yang sangat besar.

Tak hanya itu, Achmad mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap DSI yang nantinya akan mengelola transaksi bernilai triliunan rupiah.