Baca tanpa iklan
Sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, Nanik mendapatkan posisi-posisi strategis di pemerintahan, termasuk menjadi Wakil Kepala BGN, sebelum akhirnya kini menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bahkan, jauh sebelum itu, pada Pemilu 2014 silam, Nanik yang saat itu masih menjadi jurnalis sudah menjalin hubungan erat dengan Prabowo. Sejak saat itulah, Nanik dikenal sebagai salah satu sahabat yang dipercaya Prabowo.
Dengan hubungan yang sudah berlangsung lama ini, Agung menilai terpilihnya Nanik sebagai Kepala BGN ini tidak terlepas dari alasan kedekatan personal dengan Prabowo.
"Relasi dengan Bu Nanik secara personal sudah lama ya terajut sejak masa kampanye Pilpres, setahu saya 2019. Bahkan jauh dari itu, 2014 juga ada relasi ya persahabatan antara Bu Nanik dengan Pak Prabowo," ungkapnya dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews dalam program ON FOCUS, Kamis (4/6/2026).
"Jadi suka atau tidak memang ketika terjadi reshuffle ini motif politiknya lebih kuat ketimbang motif teknokratisnya," sambung Agung.
Meski keduanya sudah dekat sejak lama, Agung meminta agar Prabowo tetap mengawasi Nanik di BGN.
"Sehingga ini bisa menjadi masukan juga bagi Presiden untuk memonitor kinerja dari Mbak Nanik gitu ya. Apakah memang sudah sesuai tupoksinya? Apakah mampu memainkan peran untuk memastikan kualitas itu bisa tercapai gitu," ucapnya.
"Karena orang semua melihat ya kesuksesan Makan Bergizi Gratis ini dengan asosiasi bahwa ini program utama presiden," imbuh Agung.
Oleh karena itu, tidak boleh ada celah atau toleransi terhadap berbagai persoalan, seperti kasus keracunan, kualitas menu yang dinilai seadanya, dan tidak sesuai dengan konsep makanan bergizi, maupun profesionalitas penyelenggaraan dapur oleh petugas aparat yang bertugas di lapangan.
"Ataupun soal-soal penganggarannya ya. Publik membutuhkan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana jumbo yang dilakukan oleh BGN berapa, Rp300 triliun lebih, yang itu kalau diasumsikan rata ya Rp1 triliun per bulan," paparnya.
Penggunaan anggaran tersebut, kata Agung, harus benar-benar dipastikan sesuai dengan peruntukannya serta dikelola secara profesional dan prudent.
"Supaya publik tidak was-was, pasar tidak khawatir ataupun stakeholder lain melihat memang program ini bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.
(Tribunnews.com/Rifqah)