TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ancaman kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) terhadap keamanan siber menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di gedung parlemen Jakarta, Senin (15/6/2026). 

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Nurul Arifin menilai penguatan koordinasi antar-lembaga menjadi kunci untuk menghadapi lanskap ancaman digital yang terus berkembang.

Baca juga: Adopsi AI Makin Meluas, Membangun Kepercayaan Jadi Tantangan Pengelola Website

Nurul pun meminta pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) AI dan keamanan siber agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan digitalnya.

Nurul menyatakan kemampuan ofensif AI berbeda dari ancaman siber konvensional karena sistem tersebut dapat beradaptasi, menemukan kerentanan, dan merencanakan intrusi secara persisten tanpa kendali manusia langsung.

Menurut Nurul, perkembangan AI tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi dan percepatan transformasi digital, tetapi juga membawa tantangan baru yang menyentuh aspek keamanan nasional, demokrasi, perlindungan data, hingga kehidupan sosial masyarakat.

"Teknologi tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi atau keuntungan ekonomi. Perkembangan AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap keputusan," kata Nurul.

Perkembangan AI telah mendorong munculnya kompleksitas ancaman siber baru yang semakin sulit dihadapi dengan pendekatan keamanan konvensional. Bahkan sejumlah perusahaan keamanan siber dunia telah melaporkan munculnya alat AI yang mampu mengeksploitasi celah perangkat lunak dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kondisi tersebut, menurut Nurul, harus menjadi perhatian serius BSSN dalam memperkuat sistem keamanan siber nasional. Ia menilai penguatan teknologi perlu dibarengi dengan koordinasi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah dll. 

BSSN harus memastikan standar keamanan siber diterapkan secara konsisten di seluruh instansi yang mengelola data dan layanan publik.

"AI adalah pelayan, manusia adalah tuannya. Jangan biarkan peran ini bertukar tempat," ujarnya.

Anggota DPR dari Dapil Jabar 1 ini menilai kesiapan SDM menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun kemandirian digital nasional. Pengembangan talenta AI dan keamanan siber harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan negara lain.

"Jangan sampai kemajuan teknologi hanya dinikmati segelintir pihak. AI harus menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial," katanya.

Baca juga: Akun Medsos Wajib Cantumkan Nomor Ponsel, Nurul Arifin: Agar Ruang Digital Jadi Sehat

Ia menilai investasi pada pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), pelatihan vokasi, serta pengembangan talenta keamanan siber dan AI perlu diperkuat untuk menjawab kebutuhan masa depan sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional.

Teknologi AI juga dapat digunakan untuk membentuk narasi tertentu terkait isu-isu geopolitik yang sensitif. Menurut Nurul, ancaman tersebut menunjukkan bahwa AI tidak lagi semata-mata menjadi persoalan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan ketahanan nasional dan kedaulatan negara.

"Ruang digital telah menjadi arena baru perebutan pengaruh. Kita harus memperkuat literasi digital dan memastikan teknologi tidak digunakan untuk memecah belah masyarakat," ujarnya.

Nurul menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi, tata kelola, dan pengawasan yang kuat agar perkembangan AI tetap berjalan sejalan dengan kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.