Baca tanpa iklan
Guntur juga menganggap forum tersebut menghina tradisi intelektualitas kampus lantaran hanya melibatkan narasumber homogen yakni menteri dan wakil menteri (wamen) kabinet Prabowo alih-alih turut dilibatkan pihak eksternal seperti akademisi atau praktisi.
Dia kembali menegaskan hal itu berujung seperti acara propaganda murahan.
"Kampus bukan panggung pencitraan para menteri. Kampus bukan panggung bagi acara buzzer politik pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, Guntur menganggap acara ini menjadi wujud pemerintah memandang rendah lembaga intelektual seperti kampus.
Dia menilai hal ini menjadi bentuk pemerintah tidak bisa mengemas sebuah acara berbobot ketika digelar di kampus.
"Mereka memandang rendah dosen dan mahasiswa sebagai narasumber. Tidak biasa bikin acara di kampus. Kampus itu lembaga intelektual yang independen, bukan kementerian dan birokrasi," jelasnya.
SEMA UGM Buka Suara
Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM pun memberikan pernyataan resmi atas peristiwa dalam forum tersebut.
SEMA UGM mempertanyakan pejabat di bawah kepemimpinan Prabowo tidak layak untuk berbicara soal nilai Pancasila di tengah kondisi saat ini.
"Yogyakarta (15/6/2026), mahaiswa UGM, mengucapkan selama terhadap matinya nalar dan kemanusiaan dalam rezim SPPG (Satuan Penjilat Prabowoo Gibran)."
"Di tengah kekacauan negara sebagai akibat dari salah urus pemerintah, malam ini (kemarin), di GIK beberapa pejabat berbicara mengenai nilai Pancasila. Namun, Pancasila mana yang dimaksud," kata SEMA UGM dikutip dari akun Instagram resminya.
SEMA UGM menganggap pemerintah tidak layak berbicara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ketika di saat yang bersamaan, terjadi pembungkaman, kriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan.
Mereka menyatakan pejabat di era Prabowo hina karena berfoya-foya dengan menggunakan uang negara untuk program dan kunjungan luar negeri yang dianggapnya tidak bermanfaat.
"Seharusnya (uang negara) bisa mereka gunakan untuk pendidikan gratis, memperbaiki sekolah-sekolah, menambal defisit BPJS, dan mensubsidi BBM. Omong kosong bicara Pancasila ketika pemerintah sendirilah yang mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri," ujarnya.
SEMA UGM pun menganggap kabinet pimpinan Prabowo-Gibran tengah dalam 'sakit kronis' dan revolusi dinilai sebagai 'obatnya'.
Mereka juga mengecam pernyataan Nusron dan Sudaryono yang merasa tidak bersalah terkait perampasan tanah adat demi proyek food estate.