Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kini semakin banyak bermunculan protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih setelah terungkap dugaan kasus korupsi tata kelola MBG yang membuat tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Mereka adalah Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, beserta dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Tak hanya soal korupsi, beragam kasus terkait MBG seperti keracunan, manajemen logistik, ketidaksesuaian menu, dan pemborosan anggaran, turut jadi alasan, mengapa program MBG ini terus mendapat protes dari masyarakat. Bahkan banyak yang mendesak agar program MBG ini dihentikan.
Desakan penghentian program MBG ini juga telah disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi mereka sejak Jumat (12/6/2026) hingga hari ini, Rabu (17/6/2026).
Aksi demo tersebut di antaranya dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), BEM Universitas Bung Karno (UBK), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Semarang, Aliansi BEM Kalimantan Selatan, dan berbagai kampus lainnya.
Qodari Tegaskan MBG Tak Bisa Dihentikan Begitu Saja
Menanggapi gelombang protes terhadap program MBG, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari menegaskan bahwa MBG merupakan janji kampanye Presiden Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
Selain itu, MBG juga sudah masuk dalam visi-misi dan kontrak politik Presiden Prabowo. Sehingga MBG tidak bisa diberhentikan begitu saja.
"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan"
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," ujar Qodari dalam keterangan Bakom, Rabu (17/6/2026), dilansir Kompas.com.
Meski demikian, Qodari memastikan bahwa pemerintah akan tetap terbuka pada ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG ini.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan tata kelola MBG.
Baca juga: MTI Kritik Kepala BGN Nanik S Deyang Hindari Wartawan, Transparansi dan Reformasi MBG Dipertanyakan
Politisi Golkar Nilai Penghentian MBG Tak Realistis
Politisi Partai Golkar (Golongan Karya), Ahmad Irawan, menanggapi salah satu tuntutan yang disuarakan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah seperti Jakarta; Medan, Sumatera Utara; Kota Semarang, Jawa Tengah; hingga Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin (15/6/2026), yakni menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Para mahasiswa mendesak agar program MBG dihentikan lantaran dinilai menjadi saluran pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di saat harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95) naik per Rabu (10/6/2026), nilai tukar rupiah yang melemah, dan daya beli masyarakat turun, para mahasiswa menilai MBG sebagai program populis yang justru membebani negara dan meminta agar anggarannya dialihkan ke program yang lebih efektif.