TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun kepada DPR, untuk mendukung pencapaian target sektor pariwisata pada 2027 yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim.

Kementerian Pariwisata menilai kebutuhan anggaran ideal pada 2027 mencapai Rp3 triliun.

Sementara pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah hanya sebesar Rp1,010 triliun atau turun sekitar 29,6 persen dibandingkan DIPA 2026 yang mencapai Rp1,434 triliun.

Menurut Widiyanti, tambahan anggaran diperlukan agar berbagai program prioritas pariwisata dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

Dukungan anggaran tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing pariwisata Indonesia, memperluas promosi, memperkuat destinasi wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong penyelenggaraan event berkualitas, serta memastikan manfaat ekonomi pariwisata semakin merata.

Pada 2027, Kementerian Pariwisata mendapat mandat target yang lebih tinggi.

Kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan, sementara perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan.

Selain itu, devisa pariwisata ditargetkan mencapai US$25,5 miliar hingga US$28,6 miliar dan jumlah tenaga kerja sektor pariwisata ditargetkan mencapai 27,33 juta orang.

“Perlu kami sampaikan di sini bahwa pariwisata bukan hanya soal kunjungan, tetapi tentang pergerakan ekonomi. Pariwisata menghidupkan UMKM, membuka lapangan kerja, memperkuat daerah, dan membawa devisa bagi negara,” kata Widiyanti.

Dalam RKP 2027, sektor pariwisata diarahkan untuk mendukung tema pembangunan nasional “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. 

Fokus program meliputi pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk penyelesaian 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan pengembangan tiga Destinasi Regeneratif.

Namun, di tengah peningkatan target tersebut, Kementerian Pariwisata menghadapi tantangan fiskal yang cukup besar. 

Widiyanti menilai, penurunan pagu indikatif akan memengaruhi ruang gerak sejumlah program, mulai dari pengembangan destinasi, promosi, penyelenggaraan event, penguatan industri dan investasi, hingga pendidikan vokasi pariwisata.