Ringkasan Berita:

• Indeks Integritas Nasional 2024 tercatat 71,53 dan masih berada dalam kategori rentan terhadap penyimpangan.
• ASN didorong memperkuat integritas melalui pembelajaran berkelanjutan guna membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel.
• Dari 6,7 juta ASN di Indonesia, baru puluhan ribu yang telah memperoleh pembelajaran khusus terkait integritas dan antikorupsi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel tidak dapat dilepaskan dari penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, berbagai kasus korupsi yang masih terjadi di lingkungan pemerintahan menunjukkan bahwa tantangan integritas belum sepenuhnya teratasi.

Hal ini dibuktikan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang mencatat Indeks Integritas Nasional sebesar 71,53 dan masih berada pada kategori rentan dan memiliki potensi terjadinya penyimpangan dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA Kantor LAN, Rabu (17/6/2026).

Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyampaikan, sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap sebuah bangsa tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri.

Ia menyebut, salah satu pelajaran penting dapat dilihat dari kisah Tembok Besar Cina yang selama berabad-abad berdiri sebagai simbol pertahanan negara, namun pada akhirnya kehilangan fungsinya bukan karena kekuatan musuh yang mampu merobohkannya, melainkan karena rapuhnya integritas dalam sistem yang menjaganya.

“Bagi ASN sendiri, integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga komitmen moral untuk menjalankan amanah jabatan secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Integritas menjadi modal utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan dan layanan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” papar Taufiq.

Sebagai bagian dari penguatan kompetensi ASN, Taufiq menambahkan, pembelajaran integritas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem pembelajaran terintegrasi.

Oleh karena itu, pendekatan Corporate University (Corpu) menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan proses pengembangan kompetensi berlangsung secara sistematis, relevan, dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

“Maka peluncuran E-Learning ASN Berintegritas menjadi langkah penting untuk memperoleh pembelajaran khusus mengenai integritas dan pencegahan korupsi, melalui platform ini dapat memperluas jangkauan edukasi anti korupsi secara masif, terstandar, dan berkelanjutan sehingga nilai-nilai integritas dapat tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK, Komjen Pol. (Purn.) Setyo Budiyanto menegaskan, penguatan integritas ASN merupakan investasi jangka panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, saat ini dari 6,7 juta ASN di Indonesia, baru puluhan ribu orang yang telah memperoleh pembelajaran khusus mengenai integritas. 

"Dahulu pembelajaran mengenai integritas belum menjadi bagian yang terstruktur dalam pendidikan dan pelatihan ASN, karena itu kami mengapresiasi LAN yang telah mengambil peran strategis dengan memasukkan materi integritas ke dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyambut baik E-Learning ASN Berintegritas, menurutnya integritas tidak dapat dibangun secara instan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Karena itu, E-Learning ASN Berintegritas menjadi langkah penting untuk memperkuat budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Baca juga: Kepala LAN Ingatkan ASN Masuk Empat Profesi Paling Tidak Dipercaya Publik: Sangat Menyedihkan

Rini berharap program ini dapat menjadi gerakan nasional pembelajaran integritas yang mendorong lahirnya ASN yang tidak hanya kompeten dalam bekerja, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai antikorupsi.