Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah terus mendorong industri baterai lithium untuk mendorong hilirisasi mineral.
“Saat ini kita akan memiliki smelter copper di Weda Bay, Halmahera, dan kita juga bisa memproduksi asam sulfat yang merupakan bagian penting dari lithium baterai. Jadi kita menargetkan pada 2023 kita bisa memproduksi baterai lithium,” ujar Menko Luhut dalam webinar Battery Day Series, Kamis (26/11/2020).
Dia mengatakan, pengembangan produk turunan nikel saat ini masih fokus pada stainless steel.
Namun secara bertahap pemerintah terus menyiapkan semua kebutuhan agar industri di Indonesia bisa menuju ke produksi baterai lithium.
“Indonesia saat ini fokus terhadap hilirisasi, semuanya harus dilakukan hilirisasinya, karena industri hilirisasi ini menciptakan banyak kesempatan kerja, nilai tambah, transfer teknologi, pendidikan, dan banyak hal lain yang bisa kita dapatkan dari hilirisasi,” terangnya.
Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berupa Tax Holiday yang berlaku untuk hydro metalurgi atau dikenal dengan smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) dan Pyrometallurgy.
Baca juga: Luhut: Tesla Berminat Inves Baterai Lithium di Indonesia
“Pipeline proyek HPAL di Indonesia saat ini setidaknya sudah ada 4 pabrik HPAL yang sedang disiapkan. Pertama yaitu PT Halmahera Persada Lygend di Halmahera, kemudian PT QMB, PT Huayue dan PT Vale Indonesia yang berada di Sulawesi. Ini sudah mulai berjalan sekarang, jadi kami sangat serius khususnya untuk pengembangan ini semua,” tambahnya.
Baca juga: Penggunaan Baterai Lithium di PJU Dinilai Lebih Ramah Lingkungan dan Relatif Aman
Direktur Harita Nickel Tonny Hasudungan Gultom menambahkan, pemerintah mendukung industri hilirisasi nikel, khususnya baterai lithium.
Di Sulawesi saat ini banyak industri smelter yang memproduksi feronikel.
“Sejauh ini pemerintah sangat mensupport industri ini. Salah satunya ditunjukkan dengan memutuskan untuk melarang ekspor bijih nikel sejak 2014. Pemerintah sangat serius untuk mendukung industri hilirisasi ini,” ujar Tonny.