Hanggoro bilang, Aismoli bersama pemerintah selalu melakukan evaluasi secara reguler untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan subsidi motor listrik. "Usulan-usulan pun terus kami sampaikan dalam evaluasi tersebut," kata dia, Selasa (23/5).

Baca juga: Mengejutkan, Hasil Survei INDEF 80 Persen Masyarakat Tak Setuju Subsidi Kendaraan Listrik

PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) turut mengaku, penjualan motor listrik bersubsidi terkendala oleh kesiapan sistem di aplikasi Sisapira yang membutuhkan waktu lama.

Sisapira disebut masih kurang jelas dalam menyeleksi calon konsumen penerima subsidi motor listrik sesuai aturan yang berlaku.

"Contoh, ada dua konsumen yang sama-sama punya rumah 900 watt, tetapi salah satunya ada yang ditolak di sistem Sisapira," ungkap Direktur Komersial Polytron Tekno Wibowo, Selasa (23/5).

Kendala lainnya, ada dealer yang merasa kebingungan karena harus menalangi subsidi Rp 7 juta kemudian proses pengembaliannya harus menunggu sampai pembuatan STNK selesai.

Sayang, hingga tulisan ini dibuat, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Hendro Martono belum menjawab pertanyaan KONTAN terkait solusi pemerintah dalam mengatasi kendala penyaluran subsidi motor listrik.

Laporan reporter: Celine Night, Dimas Andi | Sumber: Kontan