Baca tanpa iklan
Dia mengatakan, putusan unexecutable bukan dinyatakan oleh mafia tanah tetapi dinyatakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tahun 2011. Pelaksanaan eksekusi baru dilakukan secara paksa dengan bantuan ribuan aparat Polda dan Brimob ketika Marsudi Nainggolan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang baru, yang samasekali tidak memahami konteks persoalan dan kasus yang ada.
"Proses pelaksanaan eksekusi pun tidak dilakukan secara benar bahkan merupakan tindakan melawan hukum karena putusan dibacakan tanpa menunjuk batas-batas tanah yang jelas tetapi langsung dipatok oleh aparatur kepolisian di atas tanah rakyat yang tidak terlibat dalam perkara yang ada. Tentu saja ini adalah tindakan pencabutan hak-hak rakyat secara paksa oleh pengadilan dan aparatur penegak hukum" imbuhnya.
Edwin Firdaus