Baca tanpa iklan
Prof. Widodo Muktiyo dalam pemaparannya menyatakan pemerintah melalui Kominfo berkomitmen untuk melakukan transformasi digital.
“Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), tengah diupayakan untuk perluasan dan peningkatan infrastruktur penyediaan internet di 12.500 desa atau kelurahan yang belum terjangkau layanan internet dari total sekitar 83.000 desa atau kelurahan,” terang dia.
Saat ini, lanjut dia, percepatan transformasi digital juga dilakukan melalui penyusunan roadmap, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan regulasi dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia.
“Indonesia ini tidak bisa dibandingkan dengan negara lain di Eropa atau Asia. Kita memiliki banyak pulau dengan karakteristik berbeda-beda,” ujar Widodo.
Baca juga: Film Horor jadi Pemicu Siswi SMP Bunuh Bocah, KPI: Harus Dipikirkan Pengaturan Media Baru Ramah Anak
Terkait dengan penyiapan sumber daya manusia, di tahun 2020 pemerintah memiliki program pengembangan bidang digital melalui digital leadership academy, digital telent scholarship dan gerakan nasional literasi digital.
“Diperkirakan kebutuhan mencapai 9 juta talenta digital untuk mendukung transformasi digital selama 15 tahun ke depan,” ujar dia.
Lebih lanjut, tambah Widodo, era digital juga membuka peluang perkembangan industri dan ekonomi kreatif di berbagai bidang.
Bidang ekonomi kreatif inilah yang menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa memenangkan persaingan global.
“Terkait dengan kesemuanya itu saat ini tengah dipersiapkan Rancangan Undang-Undang perlindungan data publik “ ungkapnya.
Terpisah, Rektor UPN Veteran Yogyakarta Dr. M Irhas Effendi dalam sambutannya memaparkan digitalisasi telah menyebabkan perubahan dari konvensional menjadi media yang dikenal sebagai media baru.
“Perubahan dari analog menuju digital memunculkan peluang dan tantangan. Mengharuskan kita untuk mempersiapkan diri dengan kepekaan,” ujar dia.
Melalui kuliah umum ini, lanjut Rektor, diharapkan mampu mengenalkan kajian media baru kepada mahasiswa baru Jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta dan masyarakat.
Dengan demikian diharapkan munculnya gap karena adanya perubahan ini dapat terjembatani sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai bela negara.(*)