Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menceritakan minimnya akses pendidikan di wilayah terpencil dengan adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Selama masa pandemi covid-19 akhirnya pemerintah menyadari bahwa terjadi ketimpangan akses pendidikan yang sangat terlihat jauh, setelah mau tidak mau PJJ diberlakukan untuk mengurangi penyebaran virus.
Salah satunya di Kabupaten Nduga, zona merah di Papua yang pernah terjadi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan pernah dikunjungi Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait proyek jalan Trans Papua.
Menko PMK menceritakan kondisi yang memprihatinkan di wilayah itu bahkan sebelum pandemi merebak.
Ia bercerita bahwa dia mungkin satu-satunya menteri yang berkunjung ke Kabupaten Nduga.
Baca juga: Kebakaran di Kabupaten Barru Sulsel, 7 Rumah Hangus, Seorang Penghuninya Tewas
“Dengan adanya pandemi justru jadi tantangan, karena terjadi disparitas akses dan kemampuan daya serap belajar anak di Indonesia, sebagai ilustrasi di Papua, di Kabupaten Nduga,” kata Menko PMK pada webinar Universitas Terbuka, Minggu (7/2/2021).
Menko Muhadjir menceritakan bahwa Kabupaten Nduga berada di wilayah perbukitan dimana anak-anak menurutnya tidak mendapat fasilitas belajar yang memadai seperti di Kota.
Bahkan wilayah itu tidak memiliki dokter.
“Karena wilayah itu bergejolak, dokter pada lari, bidan pun jumlahnya bisa dihitung. Kondisi kesehatan anak sekolah sangat memprihatinkan,” ujarnya.
“Penyakit umum yang dialami anak-anak kecil pada zaman dulu, itu terjadi disana. Anak tidak pakai sepatu, ingusan, itu bukan pemandangan aneh di sana,” kata dia
Dengan kondisi tersebut, jangankan bicara tentang industri 4.0, bicara tentang pentingnya kesehatan dan bagaimana anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik itu saja masih belum bisa dilakukan.
Baca juga: Pergerakan Tanah di Kabupaten Tasikmalaya, 84 Rumah dan Satu Masjid Rusak
“Tugas saya sebagai Menko PMK, memastikan agar ketimpangan itu tertutup. Kita tidak boleh membiarkan satu orang pun anak bangsa diabaikan dan tertinggal dari yang lain,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berujar agar program pendidikan harus melampaui kualitas, kuantitas, akses dan kesesuaian.