Baca tanpa iklan
1. Pembentukan dan penggunaan akronim harus mempermudah komunikasi.
Khususnya dalam pengelolaan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pembentukan akronim harus tidak menimbulkan pertumpangtindihan akronim nama instansi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penulisan akronim nama instansi serta tercipta kelancaran komunikasi.
3. Pembentukan dan penggunaan akronim harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kesantunan dalam berbahasa, serta tidak menimbulkan ejekan.
Apabila timbul penolakan publik, akronim yang sudah ada dapat diubah.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengelolaan tata naskah dinas atau tata naskah dinas elektronik, penulisan pertama kali akronim harus didahului bentuk lengkap nama instansi pemerintah.
Untuk penulisan selanjutnya dapat digunakan akronim saja.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS)
Simak berita lain terkait Materi Sekolah