News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 152: Perkembangan Politik dan Ekonomi Era Reformasi

Penulis: Linda Nur Dewi R
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Soal buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 152

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban dari buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 152.

Pada buku sejarah Indonesia kelas 12 halaman 152 siswa diminta untuk membuat empat kelompok dalam satu kelas.

Masing-masing kelompok tersebut bertugas untuk mencari informasi mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain mencari informasi dari buku, siswa juga diperbolehkan untuk mencari informasi dari berbagai sumber termasuk dari laman ini.

Berikut soal dan kunci jawaban buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 152.

Soal buku Sejarah Indonesia kelas 12 halaman 152 (static.buku.kemdikbud.go.id)

Soal

Buatlah 4 kelompok. Masing-masing kelompok carilah informasi mengenai:

Kelompok 1: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie”

Kelompok 2: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid”

Kelompok 3: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri”

Kelompok 4: “Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”

Jawaban

Kelompok 1

  • Bidang Politik

Memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik, dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif.

Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan akan meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan melalui Ketetapan MPR No XV/MPR/1998.

Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak,sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit.

Dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa jabatan Presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi Presiden sebanyak dua kali masa jabatan saja.

Mengurangi jumlah anggota ABRI di MPR.

Jejak pendapat wilayah Timor-timur.

  • Bidang ekonomi    

Secara perlahan presiden Habibie berhasil membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk, ketika terjadinya pengalihan kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada Habibie.

Pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik.

Selain itu, yang paling signifikan adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh Rp. 6.700,-/dolar AS pada bulan Juni 1999.

Reformasi ekonomi mempunyai tiga tujuan utama yaitu:

- Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan

- Memperkuat basis sektor riil ekonomi.

- Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis.

- Mengesahkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.

- Mengesahkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah juga memperhatikan bidang pertanian Indonesia.

Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Orde Baru maupun krisis 1997, bidang pertanian tidak mendapat perhatian pemerintah.

Pihak pemerintah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

Untuk mengatasi krisis ini diperlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas. 

Kelompok 2

  • Berikut sejumlah kebijakan Gus Dur dalam bidang politik:

- Memisahkan TNI dengan Polri.

- Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

- Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional.

- Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.

- Menerapkan Otonomi Daerah.

  • Dalam bidang Ekonomi:

-Melawan tekanan IMF

- Perekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi

- Ketimpangan turun.

Ilustrasi belajar (freepik)

Kelompok 3

Bidang politik

Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah.

Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat.

Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang dimana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki.

Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998.

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat.

Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pejabat yang bertugas di daerah umumnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan memerintah sesuai keinginan pemerintah pusat.

 Masalah di daerah semakin kompleks saat pejabat bersangkutan kurang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.

Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah menjadi penting sebagai bagian dari reformasi politik dan sosial terutama di beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

  • Bidang ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan.

Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat.

Wakil Presiden Hamzah Haz menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor riil dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. 

Selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi yaitu Tap MPR RI No. IV/ MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) lima tahun yang ditetapkan oleh presiden bersama DPR.

Kelompok 4

Bidang politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa Reformasi 1998, seperti halnya juga terjadi di beberapa negara lain, menunjukkan bahwa sebuah perubahan hingga dapat mempengaruhi situasi politik nasional bahkan pergantian kepemimpinan, memerlukan energi yang besar dan ide-ide cemerlang sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerbong perubahan itu sendiri.

Pengaruh dan ide-ide tokoh masyarakat yang bersinergi dengan semangat pemuda dan mahasiswa yang energik melahirkan sebuah kekuatan besar dalam masyarakat (people power) untuk pada akhirnya melakukan perubahan.

Tokoh masyarakat dan pemuda khususnya mahasiswa memainkan peranan penting sebelum dan sesudah peristiwa Reformasi 1998.

Tidak hanya sebagai pelaku yang berperan dalam menumbangkan pemerintahan Orde Baru, baik tokoh masyarakat maupun pemuda pada era reformasi juga berpartisipasi secara aktif dalam melanjutkan upaya untuk mewujudkan cita-cita reformasi.

  • Bidang ekonomi

Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih.

Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya.

Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar.

Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana.

Salah satunya adalah dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.

Selain itu dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias.

(Tribunnews.com/Linda)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini