Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 165 Kurikulum Merdeka

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK halaman 165 Kurikulum Merdeka.

Halaman tersebut, tercantum dalam Bab 6 yang berjudul "Menelusur Lembaga Negara".

Pada halaman 165, siswa diminta untuk mengerjakan soal Asesmen Awal, Siap Belajar.

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 165 Kurikulum Merdeka

Asesmen Awal, Siap Belajar

1. Mengapa setiap negara membutuhkan lembaga negara?

Jawaban: Alasan setiap negara membutuhkan lembaga negara ialah sebagai berikut.

• Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
• Menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
• Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
• Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
• Menjadi sumber inspiratory dan aspirator rakyat.
• Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Bagaimana pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia?

Jawaban: Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Trias Politica atau pembagian kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Apa yang kamu ketahui tentang suprastruktur politik?

Jawaban: Suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling memengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

4. Mengapa kedudukan lembaga negara di tingkat pusat memiliki kedudukan yang setara?

Jawaban: Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandeman, MPR memegang kekuasaan superior/tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) sehingga mengakibatkan lembaga negara terbagi menjadi dua, yaitu lembaga “tertinggi” negara dan lembaga “tinggi” negara (TAP MPR III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga Tinggi Negara). Perubahan terjadi setelah adanya amandemen UUD 1945 menjadi UUD NKRI Tahun 1945, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya (setara), sedangkan kedaulatan berada di tangan rakyat (sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)

5. Apa saja lembaga negara yang berkedudukan pada tingkat daerah?