12. Dalam memberikan grasi, maka Presiden selaku kepala negara harus meminta persetujuan dari …
A. Dewan Perwakilan Rakyat
B. Dewan Pertimbangan Daerah
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
E. Kejaksaan Agung
Kunci Jawaban: D
13. Budaya politik dimana tingkat partisipasi politik masyarakat sangat tinggi, merupakan jenis budaya politik….
A. Kaula
B. Pasif
C. Parokhial
D. Aktif
E. Partisipan
Kunci Jawaban: E
14. Dalam pemilu baik legislatif maupun eksekutif, untuk di daerah pedalaman masyarakatnya cenderung melakukan sikap apatis. Hal ini jika ditinjau dari Budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang menunjukkan adanya ….
A. Budaya politik kaula
B. Budaya politik parokial
C. Budaya politik pasif
D. Budaya politik kolonial
E. Budaya politik partisipan
Kunci Jawaban: B
15. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang lahir dari budaya bangsa, dimana memiliki karakteristik yang membedakan dengan demokrasi liberal maupun sosialis. Adapun karakteristik dari demokrasi Pancasila adalah….
A. Adanya semangat kekeluargaan
B. Adanya semangat kegotongroyongan
C. Adanya semangat kebersamaan
D. Adanya musyawarah mufakat
E. Adanya pemungutan suara
Kunci Jawaban: D
16. Menurut UUD 1945, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh....
A. presiden
B. DPR
C. MA
D. MPR
E. DPR dan MPR
Kunci Jawaban: C
17. Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia....
A. bebas menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia
B. mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa
C. tidak perlu tahu ideologi lain
D. telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah
E. tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia
Kunci Jawaban: B
18. Apabila DPR tidak menyetujui penerimaan dan juga proposal dari anggaran presiden, pemerintah sudah mengimplementasikan anggaran negara dari tahun lalu. Deklarasi ini termuat di dalam Pasal 1945 Konstitusi?
A. 23
B. 23B
C. 23 ayat 1
D. 23 ayat 2
E. 23 ayat 4
Kunci Jawaban: D
19. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah .....
A. Membayar pajak
B. Mendapat perlindungan hukum
C. Mendapatkan pelayanan kesehatan
D. Pekerjaan dan penghidupan yang layak
E. Bekerja dengan bahagia
Kunci Jawaban: A
20. Faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM di Indonesia adalah .....
A. Adanya kesadaran HAM
B. Pandangan HAM bersifat individualistis yang mengancam kepentingan umum
C. Berfungsinya lembaga penegak hukum
D. Adanya tanggung jawab masyarakat
E. Kesalahan lembaga hukum
Kunci Jawaban: B
21. Kewajiban merupakan peran yang bersifat interaktif dalam arti khusus harus dilaksanakan. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu : kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban umum dan kewajiban primer, pendapat ini dikemukakan oleh ...
A. Curson
B. Soerjono Soekanto
C. Notonagoro
D. Franz Magnis Suseno
E. Jimly Asshiddiqe
Kunci Jawaban : C
22. Berikut yang merupakan kewajiban asasi manusia adalah ...
A. diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
B. tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
C. tidak disiksa
D. menghormati orang tua dan guru
E. kemerdekaan mengemukakan pikiran dan hati nurani
Kunci Jawaban: D
23. Pelanggaran HAM yang dapat terjadi karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi adalah ...
A. genosida
B. penyiksaan
C. perbudakan
D. pencemaran lingkungan
E. pencemaran nama baik
Kunci Jawaban: A
24. Berikut beberapa sifat kewajiban, kecuali ...
A. diatur undang-undang
B. bersifat memaksa
C. mendapat sanksi jika dilanggar
D. melekat pada diri individu
E. mempunyai kedudukan yang sama pada setiap warga negara
Kunci Jawaban : E
25. Berikut bukan sikap positif yang ditunjukkan pada sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah ...
A. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
B. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
C. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
D. menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
E. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban