Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Hidayat Nur Wahid meminta Jokowi sebaiknya dalam membuat program tidak hanya merujuk kepada APBN tahun terkahir.
Pernyataan Hidayat tersebut terkait tiga program anyar yang dipamerkan Jokowi, saat kampanye di Bogor, Jawa Barat, Ahad kemarin (24/2/2019).
Baca: Deretan Janji Jokowi, Program Baru Pencari Kerja dan Korban PHK hingga 11 Juta Sertifikat Tanah
Adapaun tiga program tersebut yakni, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.
"Namanya juga kampanye boleh saja tapi sebaiknya jangan lah janji-janji itu berbasiskan kepada hanya merujuk pada anggaran belanja yang dilakukan pada tahun terakhir harus nya kalau kita komitmen betul dengan masalah beasiswa masalah dana kelurahan dan segala macam itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (25/2/2019).
Menurut Hidayat Nur Wahid, bila Jokowi benar-benar komitmen terhadap tiga program tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan sejak awal. Minimal pada tahun ke dua pemerintahannya.
"Harusnya sudah muncul di tahun kedua pemerintahan di setiap presiden, karena itu lah pasti kampanye yang disampaikan pada waktu sebelumnya tapi kalau itu dimunculkan pada saat kampanye, kemarin ngapain aja. bukan nya selama empat tahun sudah diberikan kuasa kok baru sekarang dimunculkan," pungkasnya.
Sebelumnya Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tiga program baru yang akan dijalankan pemerintahannya ke depan bila menang dalam Pilpres 2019.
Ketiga program tersebut yakni Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra kerja.
Jokowi menjelaskan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, ketiga itu dirasa Jokowi belum cukup.
"Program PKH dan beras sejahtera, akan saya perkuat dengan program kartu sembako. Nanti akan ada kartu sembako murah," ujar Jokowi saat pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (24/2/2019) malam.
Kemudian, Jokowi menyinggung soal bidang pendidikan yang harus dapat dinikmati seluruh anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu, KIP akan ditingkatkan menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
"Artinya KIP kuliah akan dapat bantu biaya pendidikan, kalau KIP sekarang hanya sampai di SMA," papar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan pemerintah sudah memperkuat menjalani penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, setelah sebelumnya fokus kepada pembangunan infrastruktur.
"Untuk memperbaiki kualitas pembangunan di seluruh pelosok tanah air Kita akan terus meningkatkan dana abadi pendidikan dan penelitian," ujarnya.
"Saat ini kita telah memiliki atau memupuk dana abadi pendidikan kita sebesar Rp 66 triliun rupiah, besar sekali dan akan terus kita tingkatkan hingga mencapai Rp100 triliun dana abadi ini dalam waktu lima tahun ke depan," sambung Jokowi.
Baca: Prabowo Subianto Mengungkap Alasan Mengapa Ia Bertahan 18 Tahun dan Sampai 3 Kali Ikut Pilpres
Sementara program ketiga, kata Jokowi, dirinya bersama Ma'ruf Amin akan meningkatkan program pelatihan untuk pencari kerja dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PKH).
"Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya kartu pra-kerja, kartu pra-kerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk skill, untuk up skilling," kata Jokowi.