Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak ada persiapan khusus akan dilakukan Calon Presiden 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadapi Capres 02, Prabowo Subianto, dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, pada Sabtu (29/3/2019) besok.
Demikian disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews.com, Jumat (29/3/2019).
"Pak Jokowi tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat yang keempat ini," ujar politikus Golkar ini.
"Bahwa ada sedikit simulasi-simulasi ya itu dilakukan untuk menyesuaikan waktu," tambahnya.
Karena tema debat keempat yakni ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional, adalah isu-isu yang sudah dikuasai dan dilakukan Jokowi selama memerintah sekitar lima tahun ini.
"Pak Jokowi dengan isu-isu tersebut sudah beliau kuasai," jelas anggota DPR RI ini.
Baca: Menurut Maruf Amin, Jokowi Lebih Banyak Dipilih Kalangan Milenial
Kalau itu soal tampilan, kata dia, Jokowi akan tampil apa adanya.
"Dengan gayanya yang khas," ucap Ace.
Lebih jauh ia menjelaskan, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.
Capaian membanggakan ini juga akan menjadi modal penting bagi Calon Presiden nomor urut 01 itu ketika menghadapi debat keempat melawan Prabowo Subianto, pada Sabtu (30/3/2010).
"Hal ini sebagai bukti, Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia," ujarnya.
Indonesia juga imbuh anggota DPR RI ini, selalu dirujuk sebagai negera muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi.
Dalam pemerintahan Jokowi, dia menegaskan, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.
"Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.